Breaking News:

Berita Kediri

LSM Minta Badan Usaha di Bandara Kediri, Dewan Tegaskan Masih Tukar Guling

Wakil Ketua Komisi A, Lutfi Mahmudiono menyambut baik usulan LSM terkait pembentukan badan usaha bandar udara.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Deddy Humana
surya/didik mashudi
Aliansi LSM Kediri melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (1/9/2020). 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Proses pembangunan bandara udara (bandara) di Kabupaten Kediri belum juga dimulai lantaran banyak syarat yang harus diselesaikan, sudah ada desakan agar dibentuk badan usaha.

Desakan membentuk badan usaha bandara itu disampaikan beberapa LSM yang tergabung Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayanti (APDKD), Selasa

Usulan APDKD tercermin dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (1/9/2020).

Koordinator APDKD, Khoirul Anam menjelaskan, pembentukan badan usaha bandar udara juga memiliki payung hukum dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 56 yang direvisi dengan Permenhub Nomor 187.

Sedangkan terkait persoalan teknisinya dapat dilakukan Pemkab Kediri bersama dewan. Selain itu butuh berbagai diskusi yang panjang melibatkan semua pihak. Khoirul menegaskan, mulai sekarang perlu dipikirkan bagaimana setelah bandara dibangun dan pengelolaannya.

Karena dengan keberadaan bandara, bakal banyak sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat. "Dengan adanya bandara diharapkan menjadikan Kabupaten Kediri (daerah) terkaya di Indonesia," ungkapnya.

Khoirul juga membandingkan jumlah penumpang di Bandara Juanda Surabaya yang setiap hari rata-rata mencapai 7.000 sampai 8.000 penumpang. "Dalam badan usaha bandar udara banyak potensi yang bisa dikelola daerah. Sehingga proyek bandara dapat mengangkat derajat orang Kediri," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A, Lutfi Mahmudiono menyambut baik usulan kalangan LSM terkait pembentukan badan usaha bandar udara. Dewan juga satu pemikiran untuk mengawal pembangunan bandara Kabupaten Kediri.

Termasuk di antaranya, berapa banyak tanah aset daerah yang dipergunakan untuk proyek bandara. Karena sejauh ini proses tukar gulingnya belum tuntas.

"Kami sudah mendapat datanya, termasuk menanyakan langsung kepada tim dari Kemenko Kemaritiman. Ternyata ada tim pusat yang ikut mengawasi tukar guling," jelasnya.

Dewan juga ingin mengetahui sejauh mana proses tukar guling aset daerah tersebut. Karena ketentuannya ada sekitar 12 item yang harus dipenuhi.

Terkait proyek bandaraa, kontraknya dilakukan dengan pemerintah pusat, bukan dengan pemerintah daerah. "Kontraknya adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Proyeknya dibangun dahulu kemudian dikelola oleh badan usaha dalam kurun waktu tertentu," jelas Lutfi.

Sejauh ini juga masih belum diketahui dalam kurun waktu tertentu tersebut, sampai berapa tahun. "Sekarang dewan juga masih menunggu apakah kontraknya 30 tahun atau 50 tahun. Setelah kontrak selesai, baru bandara bisa dikelola oleh pemda," tambahnya.

Sedangkan regulasi tentang tata ruang, masih dalam proses, kemudian dibuatkan penunjukan lokasi (penlok) oleh Kementerian Perhubungan. "Lokasi yang digunakan untuk bandara mencapai 372 hektare," ungkapnya.

Dan DPRD telah mengusulkan kepada PT SDHI dan Kemenko Kemaritiman untuk melibatkan putra daerah dalam pembangunan bandara. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved