Breaking News:

Pemprov Jatim

Sensus Online hanya Dapat 6,8 Juta Penduduk, BPS Jatim mulai Besok Sensus Door to Door

Di Jawa Timur hanya 6,8 juta masyarakat yang sudah melakukan sensus penduduk secara online.

surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat peluncuran Kick Off Sensus Penduduk September 2020 dilakukan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (31/8/2020). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Sensus penduduk online masih belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Di Jawa Timur hanya 6,8 juta masyarakat yang sudah melakukan sensus penduduk secara online.

Sehingga masih ada sebanyak 34,12 juta warga penduduk Jawa Timur yang belum dilakukan pendataan sensus.

Karena itu, mulai besok, Selasa (1/9/2020), selama sebulan, BPS akan melakukan sensus atau pencatatan kependudukan offline sebagai upaya agar seluruh warga di Jawa Timur tercatat dalam data kependudukan BPS.

Melibatkan 32 ribu petugas, siang ini peluncuran Kick Off Sensus Penduduk September 2020 dilakukan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Senin (31/8/2020).

"Sensus penduduk ini ada pentahapan, pertama online, awalnya 15 Februari sampai 31 Maret lalu karena pandemi maka diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Secara keseluruhan 6,8 juta penduduk yang melakukan sensus penduduk secara online atau 17,13 persen dari total penduduk yang ada di Jatim," kata Dadak Hardiwan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Setelah tahapan online, maka selanjutnya yang dilakukan oleh BPS adalah pencatatan sensus penduduk secara offline selama bulan September.

BPS akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan data penduduk. Data di Dispendukcapil akan menjadi data acuan petugas sensus untuk diverifikasi door to door di lapangan.

Pengecekan dimulai dengan verifikasi daftar penduduk ke Ketua RT kemudian juga dicek dari rumah ke rumah. Yang dilakukan pengecekan adalah termasuk yang sudah melakukan pendataan secara online dan juga yang belum.

"Total petugasnya ada sebanyak 32 ribu. Terdiri dari 30 ribu petugas lapangan dan dua ribu adalah koordinator di setiap kecamatan. Kami harap di bulan September ini secara nasional kita akan mendapatkan data penduduk yang valid," tegas Dadang.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa pencatatan penduduk ini menjadi hal yang penting dalam menentukan keberhasilan semua program intervensi yang akan dilakukan pemerintah.

"Yang harus dilakukan pencatatan offline masih ada 34,12 juta penduduk di Jawa Timur. Semua harus dicatatkan supaya akan menjadi bagian penting dalam starting point untuk bagaiman big data bisa kita siapkan," kata Khofifah.

Dalam memasuki era industri 4.0 dibutuhkan adanya satu data atau big data. Saat ini yang menjadi kendala adalah yang memberikan input banyak yang tidak sama. Terkadang data yang akan disatukan formatnya juga belum sama.

"Oleh sebab itu harapannya basis data yang sekarang ini akan dilakukan sensus penduduk oleh BPS. Sehingga akan menjadi pintu masuk yang baik untuk merapikan data kependudukan kita," tegasnya.

Diharapkan sensus penduduk 2020 terdapat proses verifikasi yang presisipresisi guna mendapatkan data yang update.

"Jika data valid, maka intervensi yang kita lakukan akan lebih signifikan memberikan manfaat, karena setiap program tentu membutuhkan data yang valid," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved