Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Segera Tunjuk PJS 9 Daerah di Jatim, Khofifah Sebut Ada Kepala Daerah Salahgunakan BST Buat Kampanye

Dari sembilan petahana yang akan maju dalam pilkada, dikatakan Gubernur Khofifah, memang sudah harus mendapatkan pengawalan ketat dari Bawaslu.

Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menjadi narasumber dalam Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Pandemi Covid-19 via Zoom dari Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/8/2020) sore. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah, Indar Parawansa menyebutkan akan segera menunjuk 9 penjabat sementara (pjs) kepala daerah di Jawa Timur, karena bupati/wali kota di sembilan daerah tersebut maju sebagai kontestan dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi narasumber Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Pandemi Covid-19 via zoom dari Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/8/2020) sore.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan, ada 16 kabupaten dan 3 kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada di akhir tahun 2020 mendatang.

Yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo dan Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

“Posisinya saat ini di antara 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di Jatim, yang terkonfirmasi ke kami sementara ada sebanyak 9 kepala daerah yang akan ikut berkontestasi kembali atau petahana. Namun, satu diantaranya baru saja berpulang ke Rahmatullah, tapi beliau posisinya sudah plt bupati. Dengan kondisi ini maka akan ada PJS di 9 daerah,” kata Khofifah.

Sembilan daerah yang akan ditunjuk pjs adalah Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Lamongan, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Jember, Kota Blitar dan Kota Pasuruan.

Dari sembilan petahana yang akan maju dalam pilkada ini, dikatakan Khofifah, memang sudah harus mendapatkan pengawalan ketat dari Bawaslu.

Sebab, satu di antara bupati petahana kemarin sempat ada yang sudah dapat warning dari Bawaslu.

Warning tersebut diberikan karena dalam pencairan bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan pemerintah pada warga, namun oleh pemda tersebut diberikan dalam kemasan amplop yang juga disertai dengan nama dan foto bupati tersebut.

“Itu juga sudah terkonfirmasi ke saya. Maka saya meminta pada Bawaslu juga untuk menjadikan ini sebagai catatan bersama,” tegas Khofifah.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved