Breaking News:

Berita Jawa Timur

Wagub Emil Dardak Jelaskan Proyek yang Berpotensi Didorong dengan Pinjaman Daerah Program PEN

Emil Dardak menuturkan, salah satu proyek strategis yang sedang dipertimbangkan dalam usulan pinjaman daerah PEN adalah pelabuhan di Probolinggo

Foto Istimewa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kehati-hatian menjadi prinsip Pemprov Jatim dalam menyusun rencana pemanfaatan pinjaman daerah yang digulirkan pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu semangat tawaran program pinjaman daerah ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan sejumlah proyek strategis yang sudah tertuang dalam Perpres Nomor 80 tahun 2019.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menuturkan, salah satu proyek strategis yang sedang dipertimbangkan dalam usulan pinjaman daerah PEN adalah pengembangan pelabuhan di Probolinggo.

Dikatakan Emil, sebelum badai pandemi covid-19, Pemprov Jatim tengah getol melakukan pengembangan pelabuhan ini sebagai salah satu proyek prioritas.

“Kami sedang mempertimbangkan untuk mengakselerasi sebagian program pengembangan pelabukan Probolinggo ini dalam PEN," terang Emil, Rabu (26/8/2020).

Ia optimistis PEN mampu mendorong program yang sudah menjadi prioritas agar jangan sampai tidak jadi dilaksanakan.

Sejak kemarin, pematangan perencanaan untuk pengajuan pinjaman daerah ini tengah digodok di Gedung Negara Grahadi. Seluruh keputusan proyek atau program mana yang akan didorong dengan PEN akan diputuskan gubernur.

Disebutkan Emil bahwa pihaknya hari ini telah bertemu dengan Pemkota Probolinggo. Dalam pertemuan itu, selain pengembanga pelabuhan juga dibahas rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) di Kota Probolinggo.

"Kami mengapresiasi dan ibu gubernur sangat mendukung pengembangan ini. Kota Probolinggo memiliki komitmen membangun RS dengan standar yang baik untuk melayani warga di daerah setempat," tutur Emil.

Mantan Bupati Trenggalek menyebut bahwa pertemuan itu juga membahas urusan koordinasi yang diharapkan provinsi dapat menjadi jembatan dengan pemerintah pusat.

Hal itu karena adanya urusan yang menjadi kewenangan pusat dan membutuhkan kordinasi dari provinsi.

“Semua masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, kita berharap bisa menjadi pengungkit ekonomi di wilayah Tapal Kuda," ungkap Emil.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved