Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Dishub Jatim Minta Syarat Rapid Test Dihapus bagi Penumbang Kapal di Pelabuhan Ketapang

Dishub Jatim meminta khusus bagi penumpang yang akan ke Jatim melalui penyeberangan kapal dari Pelabuhan Ketapang tidak diwajibkan melakukan tes rapid

SURYA.CO.ID/Haorrahman
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas meninjau pelaksanaan rapid test gratis untuk 3 ribu orang di Pelabuhan Ketapang beberapa waktu lalu 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat permintaan baru bagi penumpang angkutan kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

Pasalnya, Dishub Jatim meminta khusus bagi penumpang yang akan ke Jawa Timur melalui penyeberangan kapal dari Pelabuhan Ketapang tidak lagi diwajibkan melakukan rapid test.

Surat permintaan tersebut ditujukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi, untuk tidak menjadikan syarat rapid test pada penumpang yang akan memasuki wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur.

“Surat saya itu sifatnya permintaan kepada PT ASDP di Ketapang, bisa dikabulkan dan bisa tidak dikabulkan, karena di SE Nomor 11 Tahun 2020 Dirjen darat juga tidak ada kewajiban rapid test untuk penumpang saat melakukan penyeberangan,” kata Kepala Dishub Jatim, Nyono kepada SURYA.CO.ID, Rabu (26/8/2020).

Sesuai dalam surat itu menyebutkan, bahwa permintaan penghapusan rapid test itu sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pendalian covid-19. Dijelaskan bahwa rapid test tidak digunakan sebagai diagnostik covid-19.

Sehingga tidak dapat dijadikan acuan seseorang terinfeksi covid-19 ataukah tidak. Selain itu hal tersebut juga dikuatkan dengan terbitnya SE Dirjen Perhubungan Darat Nomor 11/2020 tentang juknis penyelenggaraan transportasi darat Pada masa tata kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran covid-19.

Di mana dalam SE tersebut, tidak mensyaratkan kewajiban rapid test bagi penumpang angkutan sungai danau dan penyeberangan.

“Atas alasan tersebut di atas, kami meminta agar dibebaskan syarat rapid test bagi penumpang kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang,” imbuh Nyono.

Namun, ia tetap meminta agar pada penumpang cukup hanya dilakukan/dipenuhinya protokol kesehatan seperti pengukuran suhu dengan termogun, harus menggunakan masker, tetap menerapkan physical distancing dan cuci tangan dengan sabun.

“Namun terkait adanya SE dari Gubernur Bali, biar berlaku di wilayah administrasi Bali yaitu di Gilimajuk dan tidak mewajibkan di wilayah Ketapang yang masih wilayah Jawa Timur,” tegasnya.

Sehingga jika ada yang keberatan mewajibkan rapid test adalah di wilayah Bali yaitu di Gilimanuk dan bukan di Ketapang Banyuwangi.

Nyono menegaskan, bahwa sampai saat ini surat permintaan penghapusan rapid test tersebut belum dijawab oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

Di sisi lain, permintaan ini ditegaskan Nyono hanya dilakukan bagi penumpang penyeberangan. Sedangkan untuk yang menggunakan angkutan udara masih tetap berlaku aturan rapid test.

“Kalau penumpang lewat udara tetap menggunakan rapid test,” katanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved