Breaking News:

Berita Jawa Timur

DPRD Jatim Usulkan Empat Skenario agar UMKM Segera Tumbuh Pasca Pandemi

Komisi B DPRD Jawa Timur mengusulkan sejumlah skenario agar sektor UMKM di Jawa Timur bisa tumbuh dan bangkit pasca pandemi covid-19.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Eben Haezer Panca
foto: humas pemprov jatim
Gubernur Khofifah meninjau stan UMKM dari Kabupaten Blitar pada acara Expose Produk Olahan Makanan Non Beras di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/8/2020). 

SURYA.co.id, SURABAYA – Komisi B DPRD Jawa Timur mengusulkan sejumlah skenario agar sektor UMKM di Jawa Timur bisa tumbuh dan bangkit pasca pandemi covid-19. 

Pertama, penguatan modal untuk UMKM melalui refocusing anggaran. 

"Recofusing pasca pandemi pada UMKM dapat melalui penguatan akses permodalan dengan program Dana Bergulir (dagulir). Baik sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan di Jawa Timur," kata Anggota Komisi komisi B DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/8/2020).

Setelah pemberian bantuan modal, yang kedua, Pemprov Jatim juga harus melakukan promosi hasil UMKM. Baik untuk petani dan peternak saat mereka mengalami kesulitan menjual akibat tak adanya permintaan selama pandemi Covid-19.

 ”Di sini Pemprov harus berperan aktif," tambah politisi Demokrat ini.

Ketiga, Pemprov juga harus menjamin peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM. Caranya, petani bisa diberi bantuan bibit unggul dan pelatihan cara pengolahan dan pemrosesan produk secara baik.

Kebijakan ini diyakini akan membuat produk UMKM laik untuk dijual dan diminati konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. 

"Penguatan kualitas produk harus diberikan," tambahnya.

Keempat, Pemprov Jawa Timur juga harus memperkuat sektor Koperasi sebagai penopang UMKM dan para petani serta peternak. "Penguatan akses koperasi melalui bantuan modal harus dilakukan," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi di wilayah setempat pada triwulan II-2020 terkontraksi atau minus 5,90 persen dibandingkan triwulan II-2019 karena pandemi Covid-19 disusul kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 34,54 persen, dan dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi pada Ekspor Luar Negeri sebesar 18,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap 7,55 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 4,79 persen.  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved