Breaking News:

Berita Kota Batu

Satpol PP Kota Batu Menghentikan Sementara Pembangunan Wanawisata Alaska

Satpol PP Kota Batu menghentikan sementara pembangunan dan operasional wisata Alaska karena dianggap belum mengantongi perizinan yang lengkap

ist
Warga Desa Pesanggrahan saat menggelar aksi menolak pembangunan wisata alam Alaska, Selasa (4/8/2020) 

SURYA.co.id | BATU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu menghentikan sementara aktivitas pembangunan dan operasional wisata Alaska karena dianggap belum memiliki perizinan yang lengkap.

Kepala Satpol PP Kota Batu, M Nur Adhim mengatakan sebelum melakukan penutupan wanawisata Alaska, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhutani karena objek wisata itu berada di kawasan hutan yang dikelola Perhutani.

Adhim mengatakan, wanawisata Alaska belum memiliki perizinan, yakni IMB, amdal lingkungan dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). 

"Satpol PP berwenang melakukan penindakan penutupan karena masih masuk wilayah Kota Batu. Bagi siapa saja yang ingin mendirikan tempat usaha, harus mengantongi syarat perizinan," jelas Adhim.

Mantan Camat Junrejo itu mengatakan banyak tahapan perizinan yang harus dilalui untuk melakukan aktivitas pariwisata di kawasan hutan. Satpol PP mengarahkan agar pengelola wisata melengkapi perizinan sesuai prosedur.

"Alaska juga mengelola sebuah kawasan. Maka harus memenuhi syarat perizinan sebelum memulai kegiatan operasional," ujar dia.

Melalui Perhutani, Satpol PP mengimbau agar pihak Alaska segera melengkapi perizinannya sebelum beroperasi.

"Karena pengelolaan kawasan hutan berada di bawah kendali Perhutani. Tentunya, Perhutani punya hak untuk melakukan evaluasi," imbuh Adhim.

Penutupan itu sebagai tindak penegakkan peraturan. Adhim menampik jika penutupan dikaitkan dengan persoalan debit sumber mata air yang menyusut.

"Tak ada sangkut pautnya dengan persoalan air. Tugas kami hanya fokus pada penertiban saja karena tak ada perizinan," terang dia.

Selama ini, Alaska hanya mengantongi izin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perhutani. PKS saja tak cukup untuk melakukan aktivitas pembangunan dan operasional pariwisata, karena sifatnya hanya kontrak pengelolaan kawasan, antara Perhutani dan Alaska.

"PKS semacam kerjasama pemanfaatan lahan. Setelah itu melangkah lagi ke perizinan," ujar Adhim.

Pada awal Agustus 2020, masyarakat Desa Pesanggrahan bersama pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (Hipa) dan Himpunan Pemakai Air Minum (Hipam) melakukan aksi tanda tangan di kain putih serta mendatangi Alas Kasinan (Alaska) untuk menolak pembangunan wahana wisata alam yang berada di Dusun Srebet, Selasa (4/8/2020). Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan acara selamatan desa. 

Sejumlah warga datang berduyun dengan berjalan kaki menuju Alaska, tempat wisata alam yang sedang dalam proses pembangunan. Masyarakat menuntut pembangunan dan operasional Alaska dihentikan karena takut akan ancaman kerusakan alam, yakni sumber mata air.

Pengurus Hippam Mayangsari di RW 5, Abdul Mutholib menerangkan, awalnya pengelola Alaska konsen ke konservasi alam. Namun pada 2019 mengubah fungsi hutan lindung menjadi objek wisata alam. Ada aktivitas pemotongan bambu dan kayu di lokasi. Padahal di sana merupakan sumber resapan permukaan hasil penghijauan. Jika keberadaan pohon rusak, potensi ketersediaan air bisa berkurang. Apalagi jika ditambahkan dengan adanya bangunan permanen. 

Penulis: Benni Indo
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved