Breaking News:

berita Lamongan

Marah Raperda RTWR Disahkan, Mahasiswa Ancam Duduki Gedung DPRD Lamongan

Mereka menuntut legislatif (dewan) menolak Raperda RTRW, lantaran dinilai banyak kesalahan dan tidak sesuai wilayah Lamongan.

surya/hanif manshuri
Para mahasiswa beraksi di depan gedung DPRD di Jalan Basuki Rahmad, Jumat (21/8/2020) lalu. Empat kali aksi menolak Perda RTWR, dewan ternyata diam-diam tetap mengesahkannya, Sabtu (22/8/2020) lalu. 

SURYA.CO.ID,LAMONGAN - Empat kali aksi mahasiswa Lamongan menolak pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW), Jumat (21/8/2020), ternyata sia-sia.

Karena DPRD Lamongan menelikung aspirasi mahasiswa itu, dengan tetap mengesahkannya menjadi Perda RTRW, Sabtu (22/8/2020) lalu. Pengesahan itu diakui Ketua Pansus Raperda RTRW, Mahfud Shodiq kepada SURYA, Minggu (23/8/2020).

"Ya Sabtu (22/8/2020) digedok," aku Mahfud.

Keputusan dewan yang terkesan memaksakan pengesahan raperda itu memicu kekecewaan mahasiswa. Aksi demo sebelumnya merupakan gabungan GMNI, Pemuda Pancasila, PMII, HMI, Fornasmala, Anshor, IPPNU, LPBHNU, LBH Lamongan, Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) dan Rijalul Anshor.

Mereka menuntut agar legislatif (dewan) menolak Raperda RTRW, lantaran dinilai banyak kesalahan dan tidak sesuai dengan wilayah Lamongan sesungguhnya. Mereka mendesak raperda itu dikembalikan kepada eksekutif (pemkab).

Dan yang lebih gawat, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lagi. Menurut koordinator aksi, A Nasirul Falahuddin, mahasiswa akan melakukan aksi demo dengan massa lebih besar lagi.

"Kita akan kerahkan massa lebih besar lagi dan massif untuk menduduki gedung dewan, " tegas Falahudin.

Dituturkan Falahudin, sebelumnya mereka sudah mendapat kepastian dari Sekwan bahwa tidak bakal ada paripurna Raperda RTRW. Melalui surat yang diberikan kepada para aktivis saat demo tersebut, disebutkan tidak ada paripurna Raperda RTRW.

"Kita sejak awal tidak yakin dengan surat yang tertulis Jumat (21/8/2020) pukul 19.00 WIB tersebut, " kata Falahuddin.

Dalam surat tertulis tidak akan ada paripurna Raperda RTRW hari itu dan seterusnya. Ternyata surat itu hanya berumur semalam. Buktinya Sabtu (22/8/2020) pagi ada paripurna Raperda RTRW dan disahkan menjadi Perda," tukasnya.

Tetapi Mahfid berdalih, tidak semua poin dalam usulan eksekutif digedok. Ada beberapa di antaranya dikesampingkan untuk sementara.

Yang di antaranya untuk wilayah Pantura Paciran, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK). "Dua itu yang kita abaikan alias tidak disahkan dalam Perda, " jelas Mahfud yang mantan wartawan itu.

RDTR yang tidak masuk dalam pengesahan Sabtu merupakan rencana secara rinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Mahfud tidak menyinggung tuntutan para aktivis yang mendesak dewan agar menolak dan mengembalikan Raperda RTRW ke eksekutif. ***

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved