Breaking News:

Pilkada Sidoaro

Awas, Pilkada Sidoarjo Rawan Politik Uang dan Tidak Netralnya ASN

Pilkada Sidoarjo tergololong rawan politik uang. Selain itu, netralitas ASN (aparatur sipil negara) juga tergolong sangat buruk.

ist
ilustrasi 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pilkada Sidoarjo tergololong rawan politik uang. Selain itu, netralitas ASN (aparatur sipil negara) juga tergolong sangat buruk.

Menurut Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak Bawaslu RI telah beberapa kali melakukan survei indeks kerawanan.

"Hasilnya, Sidoarjo masuk kategori rawan. Termasuk money politic dan netralitas ASN-nya," kata Haidar, Rabu (19/8/2020).

Secara nasional, Sidoarjo masuk 10 besar daerah yang rawan terkait netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada serentak. Sedangkan terkait politik uang, secara nasional, kerawanan di Sidoarjo masuk dalam 20 besar.

Modus politik uang di Sidoarjo, biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Termasuk uang transport, uang lelah, uang bensin, dan sebagainya. Padahal dalam aturan sudah jelas, sekecil apapun nominal yang diberikan, jika itu berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada, jelas tidak diperbolehkan.

"Dalam PKPU memang diaebutkan bahwa pemberian berbentuk barang tidak apa-apa. Tapi ada batasan nominal yang tidak boleh dilebihi. Yang jelas tidak boleh adalah pemberian berupa uang," tegasnya.

Mengantisipasi terjadinya politik uang dan menjaga netralitas ASN, Bawaslu berharap ada kerja sama antara elemen masyarakat untuk menghentikan permainan haram itu.

Termasuk peranan ormas-ormas di Sidoarjo juga sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran para perhelatan pemikihan kepala daerah.

"Di Sidoarjo, ormas yang besar ialah NU dan Muhammadiyah. Kita akan memperjelas lagi untuk kerja sama dengan lembaga-lembaga itu, serta melalui takmir dan lembaga da'i agar semua pihak bisa diajak bersama memerangi politik uang melalui berbagai kegiatan," urainya.

Hak serupa disampaikan Kordiv Pengawasan Bawaslu Sidoarjo, Mohammad Rasul. Menurutnya, sosialisasi kepada semua elemen masyarakat saat ini menjadi poin penting untuk mencegah praktik money politic.

Kesadaran masyarakat tidak lepas dari peranan para tokoh masyarakat yang ada. Dan dalam hal ini, peran masyarakat menjadi bagian paling penting dalam upaya pencegahan serta pemberantasan politik uang.

"Kita terus mengajak masysarakat untuk ikut serta mengadakan pencegahan, mengawasi, dan melapor jika melihat ada pelanggaran," katanya.

Rosul menyatakan, jika terbukti salah satu calon ada yang melakukan praktik money politic, maka ada dua hal yang akan menanti calon tersebut. Yang pertama diskualifikasi bila sudah terdaftar sebagai calon, kedua berupa sanksi pidana.

"Kalau memang ada temuan, masyarakat bisa langsung melapor pada Bawaslu. Jika memang ada persyaratan formil yang kurang atau masyarakatnya takut, maka akan dijadikan informasi awal, jika berani dan lengkap maka langsung jadi laporan untuk ditindak sebagaimana aturan dalam undang-undang" tandasnya.(ufi)

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved