Breaking News:

Berita Banyuwangi

Banyuwangi Masih Fase Krisis, Tak Gegabah Membuka Bersekolah Tatap Muka

Seharusnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan atau kelurahan yang masuk zona hijau, bisa dipertimbangkan dibuka kembali.

Penulis: Haorrahman | Editor: Deddy Humana
surya/haorrahman
Pembelajaran siswa di Banyuwangi masih dilakukan dari jarak jauh, tetapi siswa tetap mengenakan seragam sekolah. 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Banyuwangi boleh saja menjadi percontohan penerapan new normal di bidang pariwisata dengan membuka banyak tempat wisata. Tetapi Pemkab Banyuwangi tidak gegabah menerapkan cara yang sama dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), bahkan tidak terburu-buru membuka sekolah tatap muka di zona hijau sekalipun.

Seharusnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan atau kelurahan yang sudah masuk zona hijau, bisa dipertimbangkan untuk dibuka kembali secara terbatas.

Dijelaskan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, pihaknya butuh pertimbangan yang sangat hati-hati untuk membuka kembali sekolah tatap muka. ”Harus dipertimbangkan dan sangat berhati-hati. Perlu tanggung jawab yang besar antara sekolah dan orangtua,” kata Anas, Senin (17/8/2020).

Anas mengatakan, hingga saat ini, Dinas Pendidikan (Dindik) dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 terus mengkaji untuk membuka kembali sekolah tatap muka atau KBM langsung. “Detailnya harus dipikirkan secara matang untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka,” tambah Anas.

Plt Kepala Dindik Banyuwangi, Suratno mengatakan, sebelum membuka pembelajaran tatap muka harus jelas posisi pendidikan saat ini di masa pandemi. “Ada tiga fase di masa pandemi. Emergency atau krisis, recovery atau transisi, dan new normal. Saat ini posisi pendidikan masih masuk fase krisis, belum fase recovery apalagi new normal,” tegas Suratno.

Suratno mengatakan untuk memulai kembali KBM tatap muka juga harus memenuhi kriteria berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021dan tahun akademik 2020/2021.

”Membuka sekolah tatap muka di satu wilayah juga harus memenuhi SKB empat menteri. Ini yang harus kami penuhi,” kata Suratno.

Syarat pertama, wilayah tersebut sudahmasuk zona hijau atau kuning. Sementara Banyuwangi masih masuk zona oranye dan terkadang kuning. Penentuan zona ini menjadi wewenang pemerintah pusat, bukan daerah.

”Kedua harus mendapat izin kepala daerah dalam hal ini bupati. Kami masih menunggu izin bupati yang berupa surat edaran tentang bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka,” jelas Suratno.

Syarat ketiga, semua sekolah yang akan memberlakuan pembelajaran tatap muka harus memenuhi daftar periksa, atau protokol kesehatan tidak hanya normatif tetapi benar-benar nyata.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved