Breaking News:

Berita Surabaya

Ratusan Buruh Jawa Timur Tolak Pembahasan Omnibus Law di Grahadi Surabaya

Ratusan buruh dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur memadati jalan depan Gedung Grahadi, Jumat sore (14/8/2020).

SURYA.CO.ID/Febrianto Ramadani
Spanduk yang dibentangkan oleh para buruh bertuliskan penolakan omnibus law saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (14/8/2020) sore. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan buruh dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur memadati jalan depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat sore (14/8/2020).

Mereka yang tergabung dalam gerakan Tolak (Getol) Omnibus Law Jawa Timur, mendesak pemerintah pusat agar segera tidak melanjutkan RUU Cipta Kerja.

Selain diikuti elemen buruh, sejumlah mahasiswa dan pelaku seni juga ikut meramaikan aksi ini.

Banyaknya massa yang menggelar long march dari Taman Bungkul menimbulkan kepadatan lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo.

Beberapa petugas kepolisian nampak mengatur lajur kendaraan dengan tujuan tidak menimbulkan kemacetan.

Setibanya di lokasi, para demonstran mengerahkan penampilan tari kuda kepang dan reog ponorogo di depan aparat keamanan yang sedang berjaga di pintu masuk. Mengingat, secara bersamaan ada acara penganugerahan satya lencana terhadap para pejabat se-Jawa timur.

Perwakilan Aliansi Getol Jatim, Habibus Sholikin mengatakan, sampai saat ini para serikat pekerja masih konsisten dengan tuntutannya. Yakni, menolak dengan tegas semua klaster Omnibus Law yang merugikan masyarakat.

"Hari ini kami turun di jalan sebagai aksi perwakilan para buruh dan elemen masyarakat di Jawa Timur," ujar Habibus Sholikin, Perwakilan Aliansi Getol Jatim.

Selain itu, lanjut Habibus, pihaknya juga menyampaikan aspirasi terkait pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Melihat beberapa poin yang telah disampaikan hari ini. Pak Presiden sama sekali tidak menunjukkan simpatinya kepada masyarakat. Ini butuh perhatian khusus dari pemerintah," tuturnya.

Habibus menilai, jika RUU tersebut tetap dilakukan pembahasan oleh pemerintah pusat, akan berbahaya dan merusak seluruh sektor yang ada di Indonesia.

"Poin-poinnya ada hak buruh, pertanian, masalah amdal dan masih banyak lagi," imbuhnya.

Aksi damai yang dilakukan kali ini hanya sebatas orasi. Para demonstran tidak melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved