Skema Pemungutan Suara Pilkades Serentak Kabupaten Sidoarjo di Tengah Pandemi Covid-19

SURYA.co.id | SIDOARJO - Selain telah menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkades (pemilihan kepala desa) serentak pada 20 September 2020, Pemkab Sidoarjo menyiapkan skema pelaksanaannya.

Terutama teknis pemungutan suara agar Pilkades tidak menjadi pusat penyebaran covid-19.

Skema dan mekanisme pemungutan suara itu telah dipaparkan di depan akademisi Universitas Airlangga di Pendopo Sidoarjo, Kamis, (6/8/2020).

Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Syaifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji, dan Ketua Komis A DPRD Sidoarjo Subandi, menghadiri acara tersebut.

Strategi dan teknis pelaksanaan dipaparkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Fredik Suharto.

Mekanismenya, area tempat pemungutan suara (TPS) dibagi menjadi tiga ring.

Ring pertama, area pemungutan suara. Lokasinya dipagari.

Ring kedua, area tunggu sebelum masuk TPS, radiusnya lebih kurang 100 meter dari pagar luar TPS.

"Sedangkan ring tiga merupakan area bebas pedagang atau kegiatan di luar pemungutan suara, radiusnya sekira 100 meter dari ring kedua," papar Fredik.

Selain itu, disampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sebelum hari pemungutan suara.

Seperti, meminta surat suara yang tercetak sudah terdapat tanda tangan panitia Pilkades maupun stempel panitia pada surat suara dilakukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Juga bakal ada pengaturan kehadiran pemilih pada surat undangan, Rapid tes kepada semua panitia Pilkades, dan calon kepala desa, serta melakukan desinfeksi tempat pemungutan suara pada H-1 coblosan.

Dalam kesempatan ini, dr Windhu Purnomo dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair mengatakan bahwa belakangan ini tingkat penyebarannya Covid-19 di Sidoarjo fluktuatif.

Namun, ada harapan Rate of Transmission (Rt) atau angka tingkat penularan Covid-19 terus mengalami penurunan.

"CFR (Case Fatality Rate) atau risiko kematian positif Covid-19 di Sidoarjo pun saat ini sudah turun. Kalau kemarin di angka 6 persen, saat ini 5,9 persen. Penurunan CFR tersebut terbaik di Surabaya Raya," kata Windu.

Menurutnya, Pilkades serentak sangat riskan dilaksanakan apabila daerah masih zona orange, seperti Sidoarjo sekarang ini.

"Minimal harus zona kuning dulu," sebutnya.

Namun, jika memang Pilkades harus dilaksanakan, menurut dia, penyelenggaraannya harus benar-benar aman.

Protokol kesehatan harus dijalankan dengan benar.

"Jangan sampai pelaksanaan Pilkades justru menjadi sumber penularan baru Covid-19 di Sidoarjo," pesannya.

Windu juga berpesan agar ada prosedur khusus bagi desa dengan jumlah pemilih yang banyak.

Seperti desa dengan jumlah pemilih sampai lebih dari 5 ribu, tidak boleh sama dengan jumlah pemilih 3 ribu orang.

Dia memberikan rekomendasinya agar pelaksanaan pemungutan suara ditempatkan di area terbuka.

Bisa di lapangan atau di halaman sekolah yang luas. Disarankan juga ada bilik suara khusus bagi pemilih dengan suhu badan di atas 37 derajat.

Terkait pemilih yang positif Covid-19, Windhu menyarankan agar panitia Pilkades mendatangi langsung ke rumahnya.

Dengan begitu orang tersebut masih dapat menggunakan hak suaranya.

“Yang terbaik didatangi oleh petugas pakai APD, hazmat, ndak banyak kok (pemilih positif covid-19),” ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengaku akan menjalankan saran dan rekomendasi dari tim Unair.

Dirinya meminta Dinas PMD Sidoarjo segera menindaklanjutinya dengan pihak terkait.

"Agar nantinya saran dan rekomendasi tersebut bisa diwujudkan dan laksanakan bersama. Kita juga berharap, saat pelaksanaan Pilkades nanti Sidoarjo sudah berada di zona kuning," ujar Cak Nur, panggilan Nur Ahmad.

Pihaknya juga sepakat, ada perlakuan khusus bagi pemilih yang positif Covid-19.

Petugas Pilkades akan mendatangi langsung ke rumahnya dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.