Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Inpres Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan, Khofifah: Sudah Berseiring dengan Perda Trantibum

Sanksi diberikan, karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/8/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah berseiring dengan aturan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama DPRD Jatim.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim baru saja mengesahkan Perda baru yang merupakan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum (trantibum) dan perlindungan masyarakat.

"Inpres yang baru saja diterbitkan Pak Presiden sudah berseiring dengan revisi perda 1 tahun 2019 tentang trantibum," kata Khofifah saat diwawancara di Gedung Negara Grahadi, Kamis (6/8/2020).

Perda baru itu adalah pengembangan jenis sanksi administratif dan/atau penerapan sanksi pidana dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberlakuan protokol-protokol tertentu, sesuai dengan jenis bencana yang terjadi.

Khofifah berharap, dengan adanya raperda ini maka kepatuhan, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terutama dalam melaksanakan kebijakan dan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 semakin meningkat. Apalagi dalam raperda ini juga diatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat terutama dalam masa pandemi.

"Adanya perda ini kami harap bisa menjadi payung hukum dalam penegakan, tidak hanya tentang trantibum dan perlindungan masyarakat, tapi juga penegakan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya akan dibuat Pergub, dan Perda ini akan menjadi payung hukum untuk Perbup dan Perwali," kata Khofifah.

Sebelumnya, sebagaimana ramai diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dalam Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan covid-19.

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Inpres itu telah diterbitkan Presiden Jokowi pada Selasa (4/8/2020). Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Sanksi diberikan pada pelanggar protokol kesehatan, karena masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved