Tak Ada Stiker Colkit di Rumah Warga Sumenep, Tak Selalu Salah Petugas KPU

SURYA.CO.ID, SUMENEP - Kadang ada laporan di sejumlah daerah, di mana Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada 2020 diduga tak menempelkan stiker di rumah warga, tanda sudah dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian). Padahal itu tidak sepenuhnya salah petugas yang dikirim KPU.

Seperti contoh di Sumenep, KPU setempat menghadapi persoalan yang gampang-gampang susah saat melakukan Coklit di Sumenep. Karena ternyata banyak warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker tanda sudah didata, oleh PPDP.

Juga ada warga yang sudah antipati duluan sebelum didata, karena mengira PPDP mendata mereka untuk memberikan bantuan.

"Warga mengira pendataan tersebut untuk pembagian bantuan, pasalnya sebagian mengaku trauma atas dilakukannya pendataan tersebut," kata Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman, Rabu (5/8/2020).

"Mereka trauma karena tidak dapat bantuan. Jadi kalau ada petugas yang menanyakan KK dan KTP, warga mengira akan ada bantuan. Jadi ada warga yang tidak mau," tambahnya.

Karena itulah KPU mengaku memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Coklit bukan untuk memberikan bantuan. Namun untuk kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep pada 9 Desember 2020.

"Akhirnya harus tetap diselesaikan dengan berbagai usaha, karena bagaimanapun kita tetap menjaga hak pilih warga," terangnya.

Selain itu katanya, ada sebagian warga menolak rumahnya diberikan stiker dengan berbagai alasan. "Ada juga warga Sumenep yang rumahnya tidak mau diberi tempel stiker dengan alasan rumahnya baru selesai dibagun, rumahnya bagus dan tidak mau dikotori. Penolakan itu terjadi rata-rata ada setiap kecamatan," katanya. ***