Berita Sampang

YouTuber Penghina Jurnalis Sampang Terancam UU ITE

SR telah membuat konten yang diduga pencemaran nama baik profesi jurnalis melalui perkataan jorok.

surya/hanggara pratama
Pelapor dari anggota asosiasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sampang, Achmad Rifai berada di Polres Sampang, Madura, Rabu (29/7/2020). 

SURYA.CO.ID, SAMPANG - Pelacakan terhadap YouTuber bernama akun Rolis Sanjaya (RS), tampaknya segera dimulai jajaran Satreskrim Polres Sampang. Sehari setelah masuknya laporan dari para jurnalis yang merasa nama baiknya dicemarkan RS, Satreskrim pun mulai menindaklanjuti.

Polres Sampang kemungkinan akan menjerat RS dengan UU ITE atas tuduhan pencemaran nama baik profesi, penghinaan, melalui media sosial.

Terkait, bukti atau dokumen pendukung dalam upaya pelaporan itu melampirkan kaset CD berisi video youtube milik RS. Kemudian tiga hasil foto tangkap layar dari aku RS bernama 'Rolis Sanjaya'. Termasuk satu foto screnshoot berita di koran salah satu media di Sampang edisi 25 Juli 2020.

Sebelumnya, pengaduan tersebut dilayangkan oleh sejumlah wartawan dari asosiasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sampang, Rabu (29/7/2020). Sebab, Youtuber RS dengan jumlah subscriber 29,4 ribu orang itu telah membuat konten yang diduga pencemaran nama baik profesi jurnalis melalui perkataan jorok.

Satreskrim Polres Sampang, AKP Riki Donaire Piliang membenarkan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Sehingga, ke depannya pihaknya akan melakukan langkah selanjutnya seperti gelar perkara. "Selanjutnya kita melakukan gelar perkara untuk menaikkan status ke LP" ujarnya kepada TribunMadura.com, Kamis (30/7/2020).

Kemudian, polisi akan mengklarifikasi dugaan kasus pencemaran nama baik profesi kepada orang-orang terkait. "Kami akan klarifikasi ke semua subjek hukum dalam kasus tersebut," pungkasnya.

Dan RS ternyata sudah membuat panas gedung DPRD setempat, juga melalui postingan video di akunnya yang mengolok ketua dewan. Dalam postingan itu ia menyindir bahwa ketua DPRD Sampang tidak tahu apa-apa soal penderitaan masyarakat karena sudah hidup nyaman dari proyek dan digaji oleh pemerintah.

Belakangan, Badan Kehormatan (BK) dewan pun berencana mengajak semua anggota DPRD untuk membawa konten itu ke ranah hukum, meski RS masih misterius. (hanggara pratama)

Editor: Deddy Humana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved