Breaking News:

Berita Jember

Pimpinan 11 Parpol Tegas Mendukung Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Bupati Jember Faida

Para pimpinan parpol itu berkumpul dan menyatakan sikap dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah dipakai oleh DPRD Jember.

SURYA.CO.ID/Sri Wahyunik
Para pimpinan parpol berkumpul dan menyatakan sikap dukungan terhadap HMP yang telah dipakai oleh DPRD Jember. 

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pimpinan 11 partai politik (Parpol) berkumpul untuk menyatakan sikap paska pemakaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, Rabu (29/7/2020).

Ke-11 Parpol itu merupakan parpol pemilik kursi di DPRD Jember.

Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo dan Berkarya.

Para pimpinan parpol itu berkumpul dan menyatakan sikap dukungan terhadap HMP yang telah dipakai oleh DPRD Jember.

"Karena di luaran sana diopinikan kalau HMP tidak prosedural, tidak ada komunikasi dengan partai politik. Juga katanya DPRD mendzalimi bupati," ujar Sekretaris DPC PDIP Jember, Bambang Wahjoe S, Rabu (29/7/2020).

Bambang yang ditunjuk membacakan sikap parpol pemilik kursi di parlemen Jember tersebut.

"Kami tegaskan, kalau seluruh parpol di DPRD Jember yang diwakili oleh fraksi sepakat dan mendukung HMP. Dan itu adalah instruksi partai," tegas Bambang.

Alasan parpol mendukung pemakaian HMP adalah, pertama, HMP telah didahului dengan tahapan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Kedua, parpol tidak melihat adanya itikad baik dari Bupati Jember untuk mengikuti perintah Mendagri dan Gubernur Jawa Timur terkait sistem merit aturan pemerintahan.

Ketiga, Bupati Jember dinilai telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat, opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LHP Keuangan Kabupaten Jember tahun 2019.

Kelima, pimpinan parpol itu mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti LHP dari BPK tersebut.

"Kami tegaskan bahwa sikap ini tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kami di parpol memiliki kewajiban dan fungsi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Juga tidak benar, kami mendzalimi bupati, karena apa yang kami lakukan ini demi kepentingan rakyat Jember," tegas Bambang.

Pertemuan yang digelar di sebuah restoran di Jember itu diikuti oleh pentolan 11 parpol. Mereka yang hadir adalah ketua, sekretaris juga wakil ketua dari 11 Parpol tersebut.

Seperti diberitakan, pekan lalu, 22 Juli 2020, DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat paripurna HMP. Anggota parlemen memutuskan secara politik memakzulkan Bupati Jember Faida.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved