Breaking News:

Coklit Pilkada Serentak 2020 di Jatim Bermasalah, Ada Beberapa Wilayah yang Sampai Diulang

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Serentak 2020 di beberapa wilayah di Jawa Timur bermasalah.

SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi, ketika ditemui di Surabaya. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Serentak 2020 di beberapa wilayah di Jawa Timur bermasalah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim menyebut ada delapan bentuk pelanggaran Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

Di antaranya, penempelan form AA 2 - KWK tanpa tandatangan pemilik rumah. Kemudian, pengecekan data satu keluarga hanya dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP salah satu anggota keluarga serta dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Ada pula PPDP yang menemui RT/RW saat calon pemilih tidak bisa ditemui.
PPDP bahkan tidak memperbaiki data padahal ada perbaikan elemen data.

Kemudian, beberapa PPDP bekerjas ama melakukan coklit di beberapa TPS dan ada pula yang melimpahkan tugas coklit ke petugas lain.

Termasuk, ditemukan AA1 - KWK yang sudah diisi oleh PPDP sebelum memenuhi calon pemilih.

"Kami juga menemukan indikasi pelanggaran protokol kesehatan. Ini kami sayangkan," terang Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/7/2020).

Berbagai indikasi tersebut dikhawatirkan menghasilkan jumlah pemilih yang diverifikasi oleh petugas tidak valid.

"Jelas ada pengaruhnya ke jumlah calon pemilih," kata pria yang membawahi Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim ini.

Atas temuan tersebut, Bawaslu kabupaten/kota bahkan ada yang merekomendasikan coklit ulang. Di antaranya berlaku di Desa Cluring, Kecamatan Kalitengah, Lamongan.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved