Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

BPD Jatim Dapat Pendanaan Rp 2 Trilliun dari Kemenkeu, Khofifah: Prioritas untuk UMKM

Gubernur Khofifah menegaskan, Jatim mendapatkan penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 2 trilliun.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim mendapatkan penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 2 trilliun.

Dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut disalurkan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim).

Ditegaskan Khofifah, dana ini nantinya akan dimaksimalkan untuk bisa mendongkrak ekonomi daerah terutama dari sektor UMKM yang cukup terdampak akibat pendemi covid-19.

"Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan akan memberikan support pendanaan ke lima bank pembangunan daerah, termasuk Jatim. Bank Jatim yang terkonfirmasi ke kami akan mendapatkan support dari Kemenkeu sebesar Rp 2 trilliun," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/7/2020).

Ia mengatakan, bahwa anggaran tersebut bakal mendorong ekonomi Jawa Timur. Dan akan dimaksimalkan nantinya untuk masyarakat khususnya yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.

Namun Khofifah menegaskan, bahwa penempatan dana pemerintah tersebut belum sampai ke BPD Jatim atau Bank Jatim.

Dananya masih ada di Kemenkeu namun sudah terkonfrimasi bahwa dananya akan sebesar Rp 2 trilliun yang diberikan ke Bank Jatim.

"Saya semalam rapat dengan Dirut Bank Jatim, tapi saya tanya soal interest tapi katanya dari Jakarta belum fix. Lalu saya pesan, kita jangan ambil margin terlalu besar," tegas Khofifah.

Sebab, ia ingin agar penempatan pendanaan ini bisa menyokong UMKM Jawa Timur.

Karena sudah terbukti bahwa UMKM Jawa Timur ini memberikan sumbangsih 54 persen dari PDRB Jawa Timur. Dan jika bisa diutamakan untuk sektor pertanian peternakan dan perikanan.

Selain penempatan dana ke Bank Jatim saat ini pemerintah pusat juga memberikan support pendanaan pembangunam dalam format PT SMI.
Berdasarkan informasi yang diterima, pinjaman daerah ini grass periodnya 10 tahun dan bunganya nol.

Saat ini Pemprov Jatim menyebut bahwa ini sedang dikaji. Namun dengan tegas Khofifah meminta agar pinjaman daerah ini tidak asal mengajukan. Melainkan hanya untik produktif dan BEP-nya terukur.

"Pinjaman daerah ini skema baru. Yang sudah mulai akses adalah Jabar dan DKI. Saya sudah mendiskusikan cukup intensif mana sektor yang produktif dan BEP-nya bisa dihitung, itu yang kemungkinan bisa dieksesrise untuk diajukan untuk dapat pinjaman daerah. Misalnya pengembangan rumah sakit," tegas Khofifah.

Tapi setiap item program yang akan mengajukan pinjaman ini harus difinalisasi oleh tim yang betul betul melihat produktifitas dan BEP yang bisa diukur.

"Jadi bukan untuk yang konsumtif dan bukan yang charity," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved