Breaking News:

Pemprov Jatim

Khofifah Dorong Pemda Serap Anggaran guna Pemulihan Ekonomi, 5 Kabupaten ini Tinggi Realisasinya

Gubernur Khofifah mendorong seluruh pemda di Jatim percepat penyerapan anggaran APBD 2020 untuk menyukseskan pemulihan ekonomi.

surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Rakor Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 di Gramedia Expo, Senin (27/7/2020). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar mendorong seluruh pemda di Jatim agar mempercepat penyerapan anggaran APBD 2020 untuk menyukseskan pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19. 

Menurutnya tetap mendorong ekonomi tumbuh di samping tetap berupaya mengendalikan pandemi butuh pengaturan gas dan rem yang tepat dari setiap kepala daerah. 

“Rakor yang kita lakukan hari ini adalah dengan mengundang bupati walikota sekda dan inspektorat. Kami ingin memberikan semangat bahwa sekarang kita sudah masuk akhir Juli, kita ingin lebih progresif lagi dalam kaitan realisasi dan penyerapan anggaran, harus dimaksimalkan.

“Karena pandemi lumayan berdampak dan maka memang sempat ada kehati-hatian sehingga mereka menahan realisasi anggarannya,” kata Khofifah dalam wawancara usai memimpin Rakor Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 di Gramedia Expo, Senin (27/7/2020).

Ia menjelaskan ada lima kabupaten serapan realiasi anggaran belanjanya paling tinggi.

Yakni Kabupaten Madiun (46,31 persen), Kabupaten Pacitan (46,2 persen), Kabupaten Situbondo (45,73 persen), Kabupaten Bondowoso (45,1 persen), dan Kabupaten Ponorogo (44,61 persen).

Sedangkan untuk lima daerah serapan realisasi anggaran belanjanya terendah adalah Kabupaten Sumenep (20,35 persen), Kabupaten Bojonegoro (22,25 persen), Kota Kediri (29,1 persen), dan Kabupaten Nganjuk (30,60 persen).

“Kemarin saat di istana bogor ada delapan garis (arahan) dari Presiden. Pengendalian dan pemulihan ekonomi harus beriringan. Gubernur diminta untuk segera melakukan sosialisasi supaya seirama bahwa pengendalian covid harus dilakukan tapi pergerakan ekonomi harus diiktiarkan,” tegas Khofifah.

Bupati dan Walikota ia minta bisa memperhatikan zona orange, kuning dan merah terkait risiko penularan covid-19. Hal itu menjadi acuan dalam menentukan gas dan rem diantara dua kebijakan menjaga masyarakat tetap sehat dan aman dari virus serta tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap kepala daera ia pesankan juga untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang bisa menjadi andalan dalam memulihkan ekonomi daerahnya. Ia mencontohkan yang terdampak relatif kecil adalah sektor pertanian, perikanan dan juga peternakan di tengah pandemi covid-19 ini. 

Tahun ini karena pandemi ada hal-hal yang butuh dilaksanakan supaya pemulihan ekonomi bisa terbangun. Pemulihan ekonomi tidak mungkin diharapkan kepada swasta atau masyarakat. Yang menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi ini adalah pemerintah. 

Sehingga pemerintah harus berupaya keras untuk bisa memberikan intervensi yang agresif menggunakan uangnya agar bisa mendorokrak pertumbuhan ekonomi. Itu menjadi upaya yang bisa dilakukan agar negara tidak sampai jatuh ke jurang resesi. 

Sedangkan untuk capaian realisasi belanja Pemprov Jatim secara keseluruhan mencapai 36,41 persen yaitu Rp 10,7 trilliun. 

Yang terinci dari realisasi belanja tidak langsung 38,2 persen senilai Rp 7,79 trilliun, dan realisasi belanja langsung 28,92 persen dengan nilai Rp 2,6 trilliun.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved