Berita Gresik

Gus Yani Sebut Klasik Alasan Pemkab Gresik Ada Data Belum Beres hingga JPS Bulan Juli Belum Cair

Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku geram. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) bulan kedua belum juga cair.

surya.co.id/willy abraham
Gus Yani saat menemui massa yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Gresik beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | GRESIK - Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku geram. Sebab, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) bulan kedua belum juga diterima masyatakat. Harusnya, bulan Juli ini  pencairan BLT JPS sudah terakhir.

Padahal, dewan sudah merumuskan agar masyarakat yang terdampak pandemi menerima uang tunai Rp 600 ribu per bulan. Untuk meringankan beban masyarakat. Uang tersebut bisa membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 1,2,3 bahkan penerapan New Normal atau istilah Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) di masyarakat ternyata masih belum juga cair.

Padahal bantuan ini berlangsung selama tiga bulan sejak bulan Mei hingga Juli.

"Dari awal-awal marak Covid-19 sampai ada istilah new normal pencairan JPS Rp 600 ribu per KK masih belum juga cair. Ini warga yang terdampak sudah menunggu. Cairnya kok bisa molor hampir dua bulan," ucap pria yang kerap disapa Gus Yani ini.

Bahkan angka pasien positif covid-19 di Gresik sudah tembus 1.628, menurut data satgas percepatan dan penanganan covid-19 Kabupaten Gresik.

"Warga yang terdampak sudah menunggu sampai kapan? Kami sudah merumuskan bantuan itu, tapi Pemkab kerjanya lambat. Pokoknya bulan ini harus cair," tegas politisi muda Gresik ini.

Hal serupa diungkapkan, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa yang kecewa dengan kinerja eksekutif.

“Ini sudah akhir bulan Juli dan mau masuk bulan agustus. Tetapi, BLT dari JPS baru cair satu bulan saja. Seharusnya, sudah pencairan yang ketiga tetapi baru dicairkan hanya sekali,”tandas Anggota Banggar DPRD Gresik ini.

Padahal, sambung dia, pengakuan dari Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik, dananya sudah siap untuk dicairkan.

Semestinya, tak ada alasan bagi Pemkab Gresik untuk tak mencairkan BLT dari JPS itu.

Apalagi, BLT dari JPS semestinya diberikan selama 3 bulan mulai Mei hingga Juli, kenyataannya, hanya dicairkan sebulan.

“Alasannya tetap klasik. Ada desa masih belum beres pendataan. Semestinya, ditinggal saja dulu bagi desa yang belum siap. Makanya, kami sangat kesal dengan kinerja Pemkab Gresik. Apa BLT dicairkan sebelum hari H- pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2020,” cetus dia dengan nyinyir.

DPRD Gresik dan Pemkab Gresik telah sepakat mengalokasikan anggaran Rp 298 miliar untuk penanganan covid-19 dalam APBD Gresik 2020.

Refocusing anggaran termasuk untuk jarring pengaman social (JPS) yakni bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat Gresik sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan per kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemic covid -19 yang berusmber dari APBD Gresik.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved