Mengapa Anggota KKB Papua Masih Tetap Berstatus WNI? Berikut Jawaban Mahfud MD dan Tito Karnavian

SURYA.co.id - Meski telah menebar teror yang meresahkan masyarakat dan TNI-Polri di Papua, para anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua ternyata masih berstatus warga negara Indonesia atau WNI.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Memko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud MD berharap KKB Papua segera kembali ke pangkuan NKRI dengan status WNI yang masih dimiliki.

Ia menambahkan, pemerintah terbuka dengan para anggota KKB Papua yang hendak kembali ke pangkuan NKRI.

• Identitas 5 Anggota KKB Papua Pimpinan Purom Wenda yang Menyerah, Kembali ke NKRI, Ini Kronologinya

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mahfud MD Sebut Anggota KKB di Papua Masih Berstatus WNI'

Mahfud MD juga menjelaskan alasan mengapa anggota KKB Papua masih berstatus WNI.

Menurutnya, orang kehilangan status kewarganegaraannya karena sudah menyatakan diri telah keluar.

"Orang yang menyatakan keluar kewarganegaraannya itu kalau menyatakan saya keluar, di declare.

Jadi KKB Papua itu tidak usah ditanyakan boleh tidak jadi WNI. Memang masih WNI," kata Mahfud MD usai rapat bersama Menteri dalam Negeri Tito Karnavian di Papua, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

"Nah kalau maunya menyerahkan diri, membangun, saya kira negara ini sangat terbuka.

Kalau memang dia warga negara, dia tidak akan hilang warga negaranya. Jadi langsung saja balik saya warga negara Indonesia," lanjut Mahfud MD.

Mahfud menyatakan masyarakat Papua yang bergabung dengan KKB tidak hilang kewarganegaraannya.

Hal senada disampaikan Tito Karnavian. Mendagri mengatakan pemerintah menerima para anggota KKB Papua yang kembali ke pangkuan NKRI secara terbuka.

"Daripada nanti bunuh orang sana bunuh orang sini, akhirnya kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan.

Bunuh orang nembak orang pasti akan ditegakkan hukum karena kita negara hukum, dan negara tidak boleh kalah dengan siapapun juga pelanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini," lanjut Tito Karnavian.

Tito Karnavian Siap Tambah Pasukan Jika Masih Kurang

Selain itu, Tito Karnavian juga menyikapi serius serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Bahkan, Tito Karnavian mengaku siap menambah pasukan di Papua jika dirasa masih kurang.

Hal itu tentu saja bertujuan untuk menjaga keamanan di sana dari serangan KKB Papua.

Ia pun meminta agar para anggota KKB Papua segera kembali ke pangkuan NKRI.

Tito pun menjamin anggota KKB Papua yang kembali ke pangkuan NKRI tak akan ditindak secara hukum dan dijamin kesejahteraannya.

Kecuali, untuk mereka yang memang melanggar hukum.

"Daripada nanti bunuh orang sana, bunuh orang sini akhirnya, kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan.

Bunuh orang, tembak orang, pasti akan ditegakkan hukum karena kita negara hukum," kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

• Serius Tangkal Serangan KKB Papua, Mendagri Tito Karnavian Siap Tambah Pasukan Jika Masih Kurang

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mendagri: Kalau Kurang Pasukan di Papua, Kita Tambah'

"Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun juga pelanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini.

Kalau dia bunuh orang ya kita tegakkan, kalau kurang pasukan di organik yang ada di daerah (Papua) kurang ya kita tambah," ucap Tito Karnavian.

Ia menambahkan, pemerintah menaruh perhatian besar dalam membangun dan mensejahterakan Papua.

Untuk itu, ia meminta para anggota KKB Papua kembali ke pangkuan RI dan berperan aktif dalam pembangunan di Papua.

Tito mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021.

Ia pun meminta para kepala daerah di Papua mengoptimalkan pembangunan di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang masih digelontorkan hingga 2021.

"Tolong kepala-kepala daerah juga betul-betul manfaatkan maksimal untuk pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja.

Potensi alam Papua ini sungguh luar biasa, apalagi sumber daya manusianya, ini akan cepat maju ini," kata Tito.

"Ini adalah pulau yang termasuk sumber daya alamnya melimpah. Yang bisa menjadi modal bagi masyarakat Papua.

Kalau semua sudah bekerja seperti di Papua Barat maka saudara-saudara kita ini kita harapkan mereka turut juga membangun daripada membunuh orang lain," ujar mantan Kapolri itu.

Mahfud MD Minta TNI-Polri Tak Lakukan Pelanggaran HAM

• Siaga Hadapi KKB Papua dan Tangani Covid-19, Mahfud MD Minta TNI-Polri Tak Lakukan Pelanggaran HAM

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta agar TNI-Polri di Papua tetap siaga menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Selain menghadapi KKB Papua, menurut Mahfud MD, TNI-Polri mendapat tugas berat lainnya yakni fokus menangani pandemi COVID-19 di Papua.

Mahfud MD juga mewanti-wanti agar TNI, Polri, dan BIN di Papua tidak terpancing untuk bertindak melanggar Hak Asasi Manusia ( HAM).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mahfud Minta Satgas Operasi di Papua Jangan Lakukan Pelanggaran HAM'

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat berdialog dengan Satgas Operasi di Timika, Papua, Rabu (22/7/2020).

"Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM.

Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya.

Mahfud MD mengimbau agar pasukan dapat mengedepankan pendekatan hukum dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

Mahfud MD mengatakan, bahwa tugas pemerintah, TNI, dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemi COVID-19, termasuk di Papua.

Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

"Jangan sampai karena kita fokus menangani COVID-19, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Artinya, kata dia, menjaga keutuhan integrasi dan teritori agar tidak terpecah.

"Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara.

Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata," katanya(Rakhmat Nur/Achmad Nasrudin/Putra Dewangga/Kompas.com/Surya.co.id)