Berita Malang Raya

Bumdes Bantah Terima Uang Sewa TKD dari Petani Jeruk Selorejo

Choirul menuturkan, pihaknya tidak tahu Purwati membayar sewa tersebut kepada siapa, sehingga bisa menunjukkan kuitansi

surya/erwin wicaksono
Petani jeruk memetik panennya di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dilaporkan melakukan pencurian di lahan yang disewanya sendiir. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang memicu konflik antara petani jeruk dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dewarejo, semakin meruncing.

Setelah beberapa waktu diam, pihak Bumdes bereaksi dan langsung mempertanyakan keabsahan kuitansi sewa lahan TKD yang dimiliki oleh 10 petani untuk membudidayakan jeruk.

Keraguan itu timbul karena pihak desa mengaku tidak pernah merasa mengeluarkan kuitansi atas nama Purwati, salah satu petani jeruk Desa Selorejo.

Beberapa waktu sebelumnya, Purwati memang menyatakan bahwa ada kuitansi untuk sewa lahan milik pemerintah desa (Pemdes) Selorejo yang dimanfaatkan untuk menanam jeruk.

Hal itu kini dibantah pihak Bumdes. "Apalagi bu Purwati tidak ada membayar ke Bumdes. Kami dari desa tidak menerima pembayaran dari Bu Purwati," tutur Choirul Junaedi selaku Humas Bumdes Dewarejo ketika dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020) lalu.

Choirul menuturkan, pihaknya tidak tahu Purwati membayar sewa tersebut kepada siapa, sehingga bisa menunjukkan kuitansi. "Nah (Purwati) membayar sewa itu kepada siapa?," ujar Choirul.

Ditambahkan Choirul, pihak Bumdes Dewarejo pernah memberitahu para petani jeruk bahwa pengelolaan TKD nantinya akan diambil alih oleh Bumdes Dewarejo. Luas tanah TKD itu 25 hektare, sedangkan yang dikelola Bumdes hanya 12,5 hektare.

"Nah sekitar 50 persen lahan digarap para penyewa yang memperpanjang garapan sekitar 53 orang," jelasnya.

Maka Bumdes tidak mempermasalahkan kalau para petani yang sudah memperpanjang sewa hingga 2021. "Namun asumsi yang berkembang seakan kami mengambil tanah, sebenarnya kita tidak mungkin mengambil tanpa pemberitahuan," terang Choirul.

Choirul menjelaskan, bahwa 10 petani jeruk telah diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan sewa. "Namun pihak penyewa tidak ada yang membayar untuk perpanjangan oleh 10 petani itu," bebernya.

Padahal TKD di wilayah mayoritas pertanian jeruk itu menarik minat banyak penyewa. Dan seharusnya hasil sewa lahan itu bisa digunakan untuk pembangunan desa. "Padahal tujuannya juga untuk pemerataan, menambah PAD dan pembangunan desa juga," terang Irul.

Mengenai mediasi yang ternyata sampai sekarang belum menemukan solusi, Choirul menolak kalau pemdes disebut tidak pernah melakukannya. Tetapi untuk mediasi selanjutnya, pihak Bumdes masih menunggu kabar dari Pemdes Selorejo guna berkomunikasi dengan petani jeruk. "Untuk pertemuan berikutnya, kami masih menunggu dari Pemdes dan Bumdes," tegasnya.

Tanggapan Choirul dibalas Purwati yang bersikukuh bisa membuktikan kepemilikan kuitansi sewa lahan. "Saya bisa buktikan kuitansi asli. Sedangkan kemarin yang ditunjukkan Pak Lurah adalah kuitansi printed," ungkap Purwati.

Purwati menegaskan masih berhak mengelola TKD karena masih dalam masa sewa. "Sewanya kan habisnya September 2020," tutur Purwati.

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved