Breaking News:

Berita Blitar

Tarik Rp 8,7 Juta dari Pasien Covid-19, RS Berdalih Hanya Jaminan

Nanti setelah selesai proses verifikasi BPJS, uang itu (Rp 8,7 juta) bisa diambil kembali, tanpa dipotong sepeserpun

surya/imam taufiq
Proses pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Kabupaten Blitar. Ada RS swasta membebani keluarga pasien dengan biaya besar. 

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pemanggilan terhadap pengelola sebuah rumah sakit (RS) swasta, yang meminta biaya Rp 8,7 juta kepada keluarga mendiang pasien Covid-19 di Kabupaten Blitar, Rabu (22/7/2020), terkuak. Pihak RS swasta itu membantah melakukan pungutan seperti yang tersiar di media sosial, namun berdalih uang itu hanya sebagai jaminan atau titipan.

Sembari meminta agar RS dan namanya tidak disebutkan, Direktur RS swasta itu mengakui bahwa Bupati Blitar, M Rijanto sudah mendengarnya. Dan Bupati dikabarkan sampai marah dan kaget karena RS yang dipimpinnya memungut biaya Rp 8,7 juta kepada keluarga pasien sebelum pemakaman.

"Uang Rp 8,7 juta yang diminta dari keluarga mendiang pasien, bukan pungutan atau biaya perawatan selama satu jam dirawat di UGD. Jangan salah, itu uang jaminan. Uang jaminan itu minimal 50 persen dari total biaya perawatan. Sebelum diklaimkan ke pemkab, pihak keluarga pasien harus membayarnya," jelasnya, Kamis (23/7/2020).

Terkecuali, paparnya, pasien itu memiliki kartu keanggotaan BPJS. Dan karena pasien itu tidak memiliki keanggotaan BPJS, sehingga pihak keluarga seharusnya memberi deposit uang sebagai jaminan ke RS. "Nanti setelah selesai proses verifikasi BPJS, uang itu (Rp 8,7 juta) bisa diambil kembali, tanpa dipotong sepeserpun," ungkapnya.

Koordinator LSM KRPK, M Trianto mengatakan itu memang mekanisme sebelum mendapat penanganan di RS. Tetapi ia memperingatkan, kalau itu hanya alibi RS setelah ketahuan melakukan pungutan, maka harus dipertanggungjawabkan.

Sebab biaya untuk pasien atau korban Covid-19 seharusnya digratiskan, apalagi dari keluarga tidak mampu. "Jangan sampai ada korban berikutnya. Dan kami minta agar Bupati Blitar tahu kondisi masyarakat. Masak keluarga duka disuruh menjalani isolasi mandiri di rumah, tanpa diperhatikan dan bagaimana makannya," ujar Trianto.

Ia mengingatkan, semua kebutuhan keluarga orang terduga Covid-19 yang sedang diisolasi, menjadi tanggung jawab Pemkab Blitar. "Masak, orang disuruh diam di dalam rumah tanpa dikasih makan. Jadi jangan salahkan kalau orang enggan diisolasi," tegasnya.

Sementara Kuspardani, Kadinkes Pemkab Blitar, belum memberikan komentarnya meski dihubungi berkali-kali.

Seperti diberitakan ada pasien yang terduga Covid-19 akhirnya meninggal setelah satu jam dirujuk ke UDG di RS swasta itu. Setelah itu keluarga korban mengeluh karena diminta membayar Rp 8,7 juta atau jenazah tidak bisa diambil lalu dimakamkan.

Karuan keluarga korban pontang-panting untuk mencari pinjaman malam itu. Setelah dilunasi, baru jenazah korban dini hari itu dimakamkan, dengan protokol Covid-19. Menurut menantu korban, bapaknya itu hanya dirawat satu jam di UGD dan akhirnya meninggal dunia.

Selanjutnya, ia disuruh melunasi biaya perawatan Rp 10 juta, dengan rincian, di antaranya Rp 3,8 juta buat pemulangan jenazah, Rp 1,5 juta buat biaya kamar isolasi korban, Rp 2,700 juta buat biaya pembelian obat di Apotik. Oleh menantu korban ditawar dan diskon jadi jadi Rp 8,7 juta.

Akhirnya pukul 03.00 WIB, ia baru membayarnya setelah pontang-panting mencari pinjaman. Dini hari itu juga, jenazah korban dimakamkan.

Penulis: Imam Taufiq
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved