Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur Masuk dalam Perda Tantribum

Gubernur Khofifah memastikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat akan dimasukkan dalam perubahan Perda No 1 Tahun 2019

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam Sidang Paripurna terkait perubahan Perda No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di DPRD Provinsi Jatim, Selasa (21/7/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat akan dimasukkan dalam perubahan Perda No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi perbup dan juga perwali dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Termasuk dalam masa pandemi covid-19 seperti saat ini.

Dalam perubahan perda ini ditambahkan aturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Yang nantinya akan menjadi landasan aturan dalam kaitannya menjaga ketertiban, ketentraman dan juga perlindungan masyarakat Jawa Timur.

“Prinsipnya bahwa untuk mewujudkan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu harus semua bersama-sama. Ada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, ada tim di pemda itu satpol pp,” kata Khofifah dalam wawancara usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Selasa (21/7/2020).

Tapi, ia melanjutkan, dalam hal untuk membangun ketertiban dan ketentraman umum dan pelindungan masyarakat, maka juga harus menyatukan kekuatan TNI-Polri.

Pasalnya mereka jajaran TNI dan Polri sama sama memiliki tugas untuk bisa menjaga ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat dan keamanan masyarakat.

“Nah di Perda 1 2019 ini ada kaitan yang mengatur tentang keramaian, tambang, lingkungan hidup, ini mengatur banyak hal. Dan ini ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Khofifah.

Pada posisi pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimaksud maka perda ini membutuhkan pergub yang kemudian perda ini bisa menjadi payung untuk perbup dan perwali.

“Lalu kemudian ada penegakan hukum di dalamnya ada pendisiplinan di dalamnya, maka butuh tim pendisiplinan ini siapa saja. Akademisi penting untuk ajak masyarakah disiplin, tokoh agama, tokoh pemuda, itu penting untuk menjadi kesatuan dari tim menegakkan kedisiplinan. Terutama disiplin menegakkan protokol kesehatan,” terang Khofifah.

Perda inisiatif dari DPRD ini masih akan dibahas melalui pandus. Proses pembahasan akan dilakukan termasuk melalui studi banding. Targetnya perda ini akan bisa disahkan pada tanggal 27 Juli 2020 mendatang.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved