Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Menteri PMK Sebut 50 Persen Masalah Covid-19 Nasional Ada di Jatim, Presiden Akan Terbitkan Inpres

Target dua minggu turunkan kasus Covid-19 di Jatim tak tercapai, Presiden Joko Widodo akan keluarkan inpres penegakan aturan protokol kesehatan

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy bersama Ketua Gugus Tugas Pusat Doni Monardo, saat berkunjung ke RS Darurat Lapangan Indrapura Surabaya, Kamis (16/7/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI), Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat akan lebih banyak turun membantu penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Hal ini menyusul hasil evaluasi target Presiden Joko Widodo pada Jawa Timur, yang tak berhasil menurunkan kasus Covid-19 dan masih tingginya angka kematian pasien terinfeksi Covid-19.

Terlebih ternyata Jawa Timur mengambil andil 50 persen permasalahan Covid-19 secara nasional.

Sehingga jika pemerintah turun melakukan penanganan Covid-19 di Jatim, artinya pemerintah sudah bergerak mengatasi 50 persen masalah Covid-19 secara nasional.

"Mengenai target yang sebagaimana telah ditargetkan oleh Presiden, agar dua minggu ada perubahan di Jatim, kami sudah evaluasi. Harus saya akui hasilnya secara jujur belum terlalu menggembirakan, maka kami harus bekerja keras untuk memenuhi target dari Presiden," kata Muhadjir pada media di RS Darurat Lapangan Indrapura, Kamis (16/5/2020).

Ia kemudian menjelaskan, bahwa ada banyak faktor yang menjadi evaluasi pencapaian target Jatim belum menggembirakan.

Terutama dari segi kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat Jatim dalam menegakkan protokol kesehatan.

Masih banyak warga Jatim tidak mengindahkan dan mematuhi protokol kesehatan. Yang tentunya harus terus ditingkatkan.

"Dan insya Allah Bapak Presiden akan menurunkan inpres yang salah satu isinya mempertegas pentingnya penegakan aturan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Itu kuncinya," kata Muhadjir yang juga ketua pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kemudian yang kedua masalah terbesar adalah terkait angka fatalitas. Di Jatim angka fatalitas kasus masih tinggi. Muhadjir menyebut angka fatalitas Indonesia saat ini ada di atas rata-rata internasional sebesar 0,2 persen.

"Kami akan menekan itu dan salah satu penyumbang cukup tinggi adalah Jatim. Maka kami akan coba tekan itu. Bagaimana caranya? caranya adalah patuh. Tidak bisa tidak. Makanya akan ada inpres nantinya," tegas Muhadjir.

Selain protokol kesehatan, yang akan dilakukan pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk Jatim. Seperti penyediaan ruang isolasi dan obersevasi. Serta memperbanyak pangkalan tes spesimen.

Setelah itu, pemerintah juga mengimbau agar perlindungan pada kelompok rentan lebih ditegakkan. Seperti tenaga kesehatan dan juga lansia serta warga masyarakat yang punya komorbid.

Muhadjir meminta secara khusus agar di Jatim tidak boleh ada keluhan kekurangan APD. Gugus Tugas siap menyediakan APD, sehingga Pangkogabwilhan II harus terus berkoordinasi dengan pusat jika ada kekurangan APD.

"Kalau ini bisa dipatuhi Insya Allah masalah Covid-19 di Jatim akan teratasi. Karena tingkat Jatim akan teratasi. Karena tingkat kerumitan menangani Covid-19 di Jatim ini sangat tinggi. Maka saya sering bilang kalau permasalahan Jatim ini diatasi, maka 50 persen masalah Covid-19 nasional akan teratasi," pungkas Muhadjir.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved