Breaking News:

Pilkada Jatim 2020

Enam Ribu ASN Terindikasi Mendukung Calon Perseorangan di Pilkada 2020

Bawaslu menemukan indikasi ribuan ASN tak netral di Pilkada Serentak 2020 dengan mendukung calon dari jalur perseorangan.

ist
Ilustrasi ASN 

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan indikasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang mana, ASN tercatat ikut memberikan dukungan kepada para calon kepala daerah dari unsur perseorangan (independen).

Hal ini terungkap dari pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual (verfak) bakal calon perseorangan. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkapkan hal ini terlihat dalam identitasnya tertulis pekerjaan.

Rinciannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6.492 pendukung dan Penyelenggara Pemilihan sebanyak 4.411 petugas. Temuan tersebut tersebar di 79 kabupaten/ kota yang menggelar Pemilihan 2020 di seluruh Indonesia.

"Dengan adanya temuan tersebut, berkas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dinyatakan tidak mendukung bakal calon tersebut," ujar Abhan dikutip dari rilis yang diterima Surya.co.id di Surabaya, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, petugas juga mengalami beberapa kendala selama verifikasi. Di antaranya, pendukung yang tidak dapat ditemui karena bekerja dan bepergian.

"Verifikasi kemudian dilaksanakan pada malam hari untuk dapat menemui pendukung tersebut," terangnya.

Dalam pelaksanaan verifikasi, juga ditemukan pendukung yang sudah meninggal dunia. Serta, pendukung ganda, hingga pindah domisili.

Terhadap temuan tersebut, Pengawas Kelurahan/Desa melakukan saran perbaikan. Serta, mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan ke Panwascam.

Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, petugas verifikasi akan melakukan metode pengumpulan pendukung atas kordinasi dengan tim pendukung bakal calon. Proses pengumpulan pendukung ini
mewajibkan protokol kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19.

Verfak calon perseorangan merupakan tahapan untuk memastikan keterpenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Pilkada serentak putaran keempat tahun 2020. Pelaksanaan verfak dilakukan selama 14 hari mulai 24 Juni 2020 hingga 12 Juli 2020.

Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 bertugas mengawasi dan memastikan syarat calon dan prosedur verifikasi. Termasuk, protokol kesehatan telah dijalankan oleh KPU selaku penyelenggara teknis Pemilihan.

Syarat penggunaan protokol kesehatan juga harus dilaksanakan Bawaslu dalam pelaksanaan kerja. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved