Negara Harus Miliki Kepercayaan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pengamat dari Universitas Jember (Uned menyebut ada tiga faktor agar sebuah negara mampu menangani pandemi Coronavirus (Covid-19). Salah satunya adalah faktor kepercayaan sosial (social trust), selain dua faktor lainnya yaitu kemampuan negara (state capacity) dan kepemimpinan (leadership).

Pendapat ini disampaikan oleh Abubakar Eby Hara, Pakar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember (Unej) ketika menjadi pemateri dalam webinar bertema “ASEAN Menyongsong Era New Normal : Kontribusi dan Inovasi Perguruan Tinggi” di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Unej, Senin (13/7/2020).

"Selain tiga faktor tadi dalam lingkup ASEAN, maka peningkatan kerjasama antar negara anggota ASEAN menjadi keharusan dalam menangani pandemi Covid-19," kata Eby Hara.

Eby Hara menjelaskan, kemampuan negara atau 'state capacity' berkaitan kemampuan birokrasi negara, khususnya birokrasi kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya, bagaimana negara memberi fasilitas kesehatan beserta bantuan kepada warganya yang terkena Covid-19.

Eby Hara mencontohkan Vietnam yang sukses menekan penderita Covid-19, melalui pemberlakukan 'lockdown' secara tegas bagi warganya dan pelacakan cermat. "Pemerintah Vietnam telah belajar banyak pada penanganan pandemi pada tahun 2002 yang banyak memakan korban jiwa di Vietnam,” imbuhnya.

Dari hasil observasinya, bentuk dan sistem pemerintahan tidak selalu berkorelasi langsung dalam kesuksesan penanganan pandemi Covid-19. Buktinya Vietnam yang negara komunis ternyata berhasil menekan angka kematian akibat pandemi Covid-19.

Faktor kedua adalah kepercayaan sosial (social trust). Menurutnya itu berkaitan rasa percaya di kalangan masyarakat sebuah negara dalam membangun persatuan dan kesatuan.

Lelaki yang menjabat Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Jember itu menambahkan, kepercayaan sosial sedang digalakkan di semua negara ASEAN, dengan harapan terbentuk kesetiakawanan nasional menghadapi pandemi Covid-19 yang mengubah semua sendi-sendi kehidupan sosial.

“Ketiga adalah leadership. Pemimpin diharapkan mampu membuat keputusan yang baik dan tepat dalam menangani pandemi Covid-19, berdasarkan kajian ilmiah dan bukan untuk kepentingan politik tertentu. Namun pengamatan saya, sayangnya ada beberapa negara ASEAN yang tensi politiknya justru memanas saat penanganan pandemi Covid-19 seperti Filipina dan Kamboja. Pasalnya kepala negara menggunakan undang-undang darurat untuk memperkuat posisi politiknya,” tegasnya.

Kata kunci peningkatan kerjasama juga diutarakan oleh Carolina Tinangon, Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, yang menjadi pemateri di webinar tersebut.

Menurutnya, ASEAN dipuji dunia internasional karena dinilai responsif dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan Special ASEAN Summit for Covid-19 yang diadakan awal Juni lalu.

“Saat ini ASEAN gencar melakukan kerjasama baik di antara negara-negara anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara lain, di antaranya kerjasama tracing penderita Covid-19 yang melakukan perjalanan antar negara, kerjasama antar epidemiolog se-ASEAN dan kerjasama antara ASEAN dengan Rusia dalam rangka menemukan vaksin Covid-19,” tutur Carolina Tinangon.

Sementara Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Jember, Puji Wahono, mengingatkan, salah satu tantangan kerjasama di antara negara-negara ASEAN adalah masih minimnya kesadaran akan pentingnya ASEAN di tingkat akar rumput, sehingga keberadaan dan manfaat ASEAN belum dirasakan.

“Dari survey yang dilakukan oleh CSIS terhadap anak muda Indonesia, hanya 80 persen yang mengenal ASEAN, bahkan hanya 60 persen yang bisa menyebutkan tiga negara anggota ASEAN. Hal ini membuktikan semua negara anggota ASEAN harus bekerja keras mengenalkan keberadaan ASEAN kepada warganya, agar ASEAN Connectivity terwujud,” tegasnya.