Breaking News:

Berita Surabaya

Sopir Truk dan Logistik Tujuan Bali Meminta Agar Pemprov Memberikan Fasilitas Rapid Test Gratis

Para sopir truk dan sopir logistik yang melayani rute menuju pulau Bali meminta Pemprov Jatim memfasilitasi rapid test gratis.

surabaya.tribunnews.com/sofyan arif candra sakti
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak Menerima Audiensi Perwakilan Sopir Logistik di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (10/7/2020) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan perwakilan sopir logistik merasa keberatan dengan SE Gubernur Bali nomor 10925 dan 11525 tahun 2020 yang mewajibkan rapid test pada sopir angkutan barang yang mau memasuki wilayah Pulau Bali.

Hal tersebut disampaikan para sopir saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat, (10/7/2020).

"Kalau Sopir yang mengantar barang ke Bali harus rapid test itu sangat memberatkan. Apalagi sampai dua kali, saat masuk dan keluar Bali," kata Supriyono, Ketua DPW Sepasopati (Serikat Pekerja Sopir Trailer Indonesia) Jawa Timur.

Menurut Supriyono, saat ini biaya rapid test masih terlalu mahal bagi sopir.

Dengan harga rapid test mulai Rp 280 ribu sampai Rp 400 ribu, menurutnya tidak sepadan dengan bayaran sebagai sopir.

"Walaupun katanya sudah ada surat edaran, maksimal biaya rapid test hanya Rp 150 ribu nyatanya di lapangan masih Rp 280 ribu," ucapnya.

"Harapan kami adalah agar ada pembiayaan gratis kepada driver logistik untuk bisa keluar masuk tanpa harus membayar biaya rapid test," lanjutnya.

Supriyono menjelaskan, permasalahan rapid test bukan hanya pada harga yang terlalu mahal. Namun juga jangka waktu berlaku yang terlalu singkat yaitu 3-4 hari.

Jika sopir dari Jawa Timur mengirim ke NTB melalui Bali, menurut Supriyono satu sopir bisa-bisa harus test lebih dari tiga kali.

"Tentu kami sangat keberatan. Tapi kami juga dengar, ada peraturan baru, yaitu jangka waktunya diperpanjang hingga 14 hari," ucap Supriyanto.

"Kami mendukung peraturan tersebut tapi kita minta tetap digratiskan, karena ongkos kami tergantung nilai logistiknya. Jangan sampai habis untuk rapid test saja," lanjutnya.

Supriyanto sendiri mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang telah bersurat kepada Kemendagri agar Mendagri meninjau kembali SE Gubernur Bali nomor 10925 dan 11525 tahun 2020 yang menghambat distribusi logistik dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved