Breaking News:

Berita Jawa Timur

Perda Pencegahan Covid-19 Jatim Disusun, Siapkan Denda dan Hukuman Sosial Bagi Pelanggar

DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menyiapkan perda pencegahan covid-19. Di perda itu akan diatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Rapat paripurna DPRD Jatim. Saat ini, bersama Pemprov Jatim mereka sedang menyiapkan perda tentang pencegahan covid-19 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama pemerintah provinsi kini tengah membahas peraturan daerah (perda) tentang pencegahan Covid-19. Perda ini nantinya juga akan membahas sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Hal ini dibahas melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Raperda tersebut kini telah masuk dalam Program Legieslasi Daerah (Prolegda) DPRD Jatim.

"Hal ini sebagai bentuk langkah nyata dan konkret DPRD Jawa Timur dalam penanganan penghentian penyebaran Covid-19 di Jatim," ujar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Lilik Hendarwati ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Lilik yang juga politikus PKS itu menjelaskan bahwa perda ini juga akan mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Terlebih menurut laporan Gubernur Jatim kepada Presiden RI di Gedung Negara Grahadi, 70 persen masyarakat Jatim tidak menggunakan masker.

"Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur rendah. Salah satu penyebabnya, lemahnya pengenaan sanksi," kata Lilik.

Menurut Lilik, saat ini pihaknya tengah menginventarisir usulan sanksi yang akan diterapkan. Juga, kemungkinan mengadopsi sanksi dari daerah lain.

Di antaranya, dengan hukuman fisik hingga sosial. "Bisa dengan membayar denda, hukuman fisik dengan push up, atau hukuman sosial. Misalnya, dengan kerja bakti di liponsos, menyapu jalan, hingga pasar," ungkap Lilik.

Namun, hal itu baru sebatas usulan. Pihaknya menargetkan pembahasan ini bisa selesai akhir bulan mendatang.

"Kami akan melakukan pembahasan secara marathon agar cepat tuntas. Kami menargetkan pada 27 Juli bisa diputuskan," katanya.

Perda ini menjadi penting mengingat Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/111/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 telah dicabut. Sehingga, terjadinya kekosongan hukum untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Karenanya, kata dia, ada beberapa penyisipan pasal baru di Perda Nomor 1 Tahun 2019 untuk memperkuat penegakan protokol kesehatan. Terutama di bab IV bagian ketiga tentang penegakan Perda, dan Bab V tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Diantaranya, memperkuat peran Kepolisian. Kemudian, memberikan kewenangan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Serta mewajibkan setiap orang untuk mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat, dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. "Poin terakhir adalah terkait sanksi," kata Lilik. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved