Breaking News:

Berita Surabaya

KPK: 82 Persen Kandidat Kepala Daerah Dibiayai Sponsor, Rawan Konflik Kepentingan Saat Terpilih

KPK menyebut mayoritas calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor saat pilkada. Ini yang membuat kepala daerah tersandera kebijakan transaksional

Istimewa
Data penelitian oleh KPK 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mayoritas calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor saat pilkada. Hal inilah yang membuat kepala daerah tersandera kebijakan transaksional apabila terpilih.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana mengungkapkan, sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah mengungkap adanya pembiayaan dari sponsor.

"Hal ini dilihat dari pelaksanaan pilkada dua event terakhir," kata Wawan pada diskusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Besarnya peranan donatur di pilkada tak lepas dari besarnya modal yang dibutuhkan oleh para calon kepala daerah.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan KPK, sebanyak 14,1 persen menyebut anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada mencapai Rp 10-15 miliar.

Kemudian, 11,6 persen membutuhkan dana senilai Rp 15-30 miliar, 10,6 persen menghabiskan Rp 30-50 miliar, dan 7,1 persen mengeluarkan di atas Rp 50 miliar.

"Besaran dana tersebut dialokasikan mulai dari sebelum masa pencalonan hingga pasca pemungutan suara," katanya.

Namun, besarnya anggaran yang dibutuhkan tak selaras dengan finansial para calon. Pada 2018 (dikutip data dari KPK), sebanyak 84,4 persen calon kepala daerah mengeluarkan dana pribadinya 'hanya' maksimal sebesar 10 miliar.

Rinciannya, kurang dari satu miliar sebanyak 38,4 persen, Rp 1-5 miliar sebanyak 37,9 persen, dan sisanya Rp 5-10 miliar.

"Lantas darimana kekurangannya? Para calon menerima dari para donatur," katanya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved