Breaking News:

Virus Corona di Mojokerto

Ini Rompi Khusus Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Mojokerto, Kerja Sosial Atau Denda Rp 200 Ribu

Di Kota Mojokerto, pelanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi berupa kerja sosial atau denda senilai Rp 200 ribu

SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
Rompi khusus bertuliskan 'Pelanggar Protokol Kesehatan' yang akan digunakan pelanggar protokol kesehatan saat menjalani sanksi kerja sosial di Kota Mojokerto. 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Pemerintah daerah kini tidak lagi main-main dalam memberi sanksi tegas terhadap pelanggar yang tidak mematuhi anjuran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Bagi pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan di tempat umum, maka akan diberi sanksi berupa kerja sosial atau denda senilai Rp 200 ribu.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Hariana Dodik Murtono menjelaskan, proses memberikan sanksi ini dapat dilakukan saat patroli, razia di tempat umum dan dari laporan masyarakat.

Adapun sanksi kerja sosial ini berupa membersihkan fasilitas umum, taman, alun-alun, toilet terminal dan tempat ibadah atau bisa membayar denda Rp 200 ribu.

Apalagi, pihaknya telah menyediakan rompi khusus warna oranye bertuliskan 'Pelanggar Protokol Kesehatan'.

"Pelanggar akan mengenakan rompi khusus saat menjalani sanksi kerja sosial," ungkapnya saat ditemui SURYA.CO.ID di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Jumat (10/7/2020).

Menurut Hariana, berdasarkan evaluasi penambahan dalam Perwali Nomor 55 yang merupakan perubahan dari Perwali nomor 47, akan diterapkan sanksi terhadap yang bersangkutan berupa kerja sosial atau denda.

"Sanksi kerja sosial atau denda Rp 200 bagi pelanggar protokol kesehatan di tempat umum dan masih dalam tahap sosialisasi," jelasnya.

Dikatakan Hariana, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait sanksi melanggar protokol kesehatan secara masif seperti pengumuman di media sosial, memasang banner di sejumlah titik strategis sehingga mudah dilihat dan masyarakat dapat mengetahuinya.

Selain itu, dia juga memastikan sosialisasi ini bakal tersampaikan agar saat pelaksanaannya masyarakat dapat memahami peraturan pemerintah daerah tersebut.

"Sebenarnya jadwal sosialisasi ini sampai 15 Juli 2020, namun kami akan survei dulu apakah masyarakat sudah tahu sesuai peraturan itu atau tidak jika sudah bisa diterapkan rencana sekitar 20 Juli," ungkapnya.

Ditambahkan Hariana, Perwali Nomor 55 atas perubahan Perwali Nomor 47 dibuat bukan mencari pelanggar, melainkan lebih untuk mendisiplinkan masyarakat patuh protokol kesehatan untuk menyambut tatanan normal baru. Pasalnya, selama belum ditemukan vaksin Covid-19 maka kunci utama adalah disiplin secara personal.

"Selama ini masyarakat sangat kurang menerapkan disiplin secara personal, sehingga sanksi tegas dibutuhkan tentunya tetap secara humanis untuk membuat mereka sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 tentunya," tandas Hariana.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved