Breaking News:

Berita Ekonomi Bisnis

Respons Pengusaha terkait Aturan Wajib Rapid Test untuk Seluruh Karyawan

Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Surabaya (Forkas) Nur Cahyudi meminta peraturan wajib rapid test bagi karyawan untuk ditinjau ulang.

surya.co.id/sri handi lestari
m. Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, S.Sos, MM (tiga dari kiri) bersama Ketua Umum Forkas Nur Cahyudi dan Ketua Pembina Forkas Jatim Alim Markus saat penyerahan donasi Forkas Jatim kepada Kodam V/Brawijaya, Kamis (9/7/2020). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Umum  Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Nur Cahyudi meminta peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan industri untuk melakukan test rapid bagi karyawan harus ditinjau ulang.

Terutama yang mewajibkan dilakukan secara mandiri.

"Seharusnya jangan dibebankan ke pengusaha. Karena covid 19 ini adalah musibah nasional, negara harus hadir," kata Nur Cahyudi, saat ditanya tentang dimulainya kembali operasional perusahaan di tengah new normal, Kamis (9/7/2020).

Ditemui di sela kegiatan penyerahan donasi Forkas kepada Kodam V/Brawijaya, Nur Cahyudi, menyebutkan, kewajiban rapid test untuk memulai kembali kegiatan industri merupakan hal yang wajar ditengah pandemi covid 19 saat ini.

"Apalagi pemerintah mendorong ekonomi untuk tetap bergerakdi tengah pandemi. Rapid test tentunya wajar, tapi jangan jadi beban perusahaan," lanjut Nur Cahyudi.

Karena saat ini, setelah sebelumnya saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya 14 sektor saja yang boleh operasional.

Sementara memasuki new normal, semua sektor sudah boleh mulai operasional kembali, namun masih secara terbatas.

"Sebelumnya tidak operasional karena PSBB I, II, dan III. Kemudian operasional, dengan produksi hanya bisa 50 persen, sementara biaya-biaya operasional masih tetap, termasuk harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, tentunya revenue pengusaha tetap turun," jelas Nur Cahyudi.

Diakui Nur Cahyudi, beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur (Jatim) memang sebelumnya membuat aturan kewajiban rapid test bagi perusahaan sebelum kembali operasional.

Namun masih bisa dikomunikasikan, sehingga langkah itu masih mendapat dukungan pemerintah daerah untuk perusahaan yang keberatan.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved