Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Larang Pungutan, Khofifah Pastikan SPP SMA/SMK Negeri se-Jatim Gratis, Sekolah Swasta Diberi Subsidi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan SPP bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan SPP bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis, jelang dimulainya tahun ajaran baru.

Ia menegaskan, tidak ada sekolah SMA /MK negeri yang melakukan pungutan liar pada siswa, khususnya peserta didik baru dalam bentuk dan nama apapun.

"Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/7/2020).

Untuk memberikan sokongan biaya SPP pada SMA/SMK Negeri di Jawa Timur, sekolah dapat menggunakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020 yang sudah disalurkan ke sekolah.

Program SPP gratis memang sudah berlaku di seluruh sekolah SMA/SMK negeri. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta, Pemprov Jatim memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh. Subsidi tersebut diberikan secara proporsional.

"Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. Insya Allah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya," tuturnya.

Khofifah mengimbau, masyarakat agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.

Terkait proses belajar mengajar, Khofifah mengatakan rencananya kegiatan belajar mengajar di Jatim akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Semua proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara online.

Khofifah berharap seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan, meski harus dilakukan secara online.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi menambahkan bahwa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru.

Menanggapi adanya sejumlah informasi tentang adanya kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan segera melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tersebut.

“Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan," paparnya.

Terkait dengan banyaknya keluhan tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya di luar dan tidak harus di koperasi sekolah.

Ia juga mengharapkan agar koperasi sekolah memberikan keringanan mekanisme pembayaran berupa pembayaran dengan cara mengangsur.(hms)

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved