Breaking News:

Berita Nganjuk

Ada Rekomendasi BPK, Ini Langkah Pemkab Nganjuk dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal itu dilakukan agar dalam LKPD tahun 2020 kembali mendapat predikat WTP untuk keempat kalinya berturut-turut.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad amru muis
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat (kiri) menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Penggunaan APBD tahun 2019 kepada Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemkab Nganjuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Hal itu dilakukan agar dalam LKPD tahun 2020 kembali mendapat predikat WTP untuk keempat kalinya berturut-turut.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menjelaskan, sejumlah langkah yang akan dilakukan tahun ini sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK yakni dengan meningkatkan kualitas laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik laporan administrasi maupun laporan fungsional bendahara.

Langkah berikutnya yakni dengan terus melaksanakan pembinaan secara intensif terkait implementasi akuntansi akrual, dan menyusun action plan yang dilengkapi dengan site plan penyelesaian yang jelas.

"Itu semua ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan BPK RI untuk menghindari kesalahan serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik dalam pelaporan penggunaan keuangan," kata Novi Rahman Hidhayat, Selasa (7/7/2020).

Untuk itu, dikatakan Novi Rahman Hidhayat, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan sinergitas yang kuat antara Legislatif maupun Eksekutif, dengan didukung Stakeholder serta Forkopimda Kabupaten Nganjuk dalam melakukan tata kelola keuangan daerah sebaik baiknya.

Tentunya hal itu diikuti dengan kesadaran dan komitmen bersama dalam melaksanakan arahan serta petunjuk yang diberikan oleh BPK sebagai dasar untuk melaksanakan Tata Kelola Keuangan yang lebih baik di tahun 2020.

"Kami optimis, apabila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan maksimal maka pencapaian WTP tahun 2020 dari BPK akan bisa kembali didapatkan nantinya," ucap Novi Rahman Hidhayat.

Sementara itu, sesuai dengan amanat Undang- Undang nomor 11 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dua kali terakhir Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 maka Bupati Nganjuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan selambat lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang telah diperiksa BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur.

"Maka, sesuai aturan batasan waktu tersebut kami sampaikan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut ke DPRD Nganjuk, kami berharap ditengah Pandemi Covid-19 Raperda pertanggung jawaban itu bisa dibahas dan ditetapkan nantinya," tutur Mas Novi panggilan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved