Breaking News:

INSA Keluhkan Program Tol Laut yang Dianggap Membuat Perusahaan Pelayaran Swasta Terancam Bangkrut

DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya mengeluhkan konsep Tol Laut yang dianggap merugikan pihak swasta.

surabaya.tribunnews.com/sri handi lestari
(Dari kiri ke kanan) Ketua DPC INSA Surabaya, Stevens Handry Lesawengen bersama Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Dedy Suhajadi saat menerima para pengusaha pelayaran terkait dengan program tol laut yang membuat usaha mereka terancam bangkrut. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya, atau asosiasi pengusaha pelayaran Indonesia, mendatangi kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Jumat (3/7/2020). Mereka mengeluhkan kebijakan program tol laut yang berpotensi membuat usaha pelayaran swasta mengalami kebangkrutan.

"Karena tujuan pemerintah untuk menurunkan harga komoditas melalui program tersebut ternyata tidak tercapai. Harga masih mahal, bahkan kami pihak swasta harus bersaing dengan kapal tol laut yang mendapat subsidi, sementara kami yang sudah melayari daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal, tidak lagi bisa melayani," ungkap Stenvens Handry Lesawengen, Ketua INSA DPC Surabaya, saat ditemui Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Dedy Suhajadi.

Lebih lanjut, Stevens mengatakan ide tol laut ini sangat brilian, tetapi konsepnya kurang tepat.

"Analognya begini, saya punya angkutan yang akan dibawa ke desa di Gresik atau Lamongan, yang tidak perlu bus yang besar dan hanya butuh bemo karena kebutuhannnya juga tidak besar. Ketika saya menyiapkan bus yang besar yang akan mengangkut ke sana, itu menjadi salah besaR,” ungkap Stenvens.

Menurutnya, konsep tol laut saat ini adalah konsep containerise padahal jalur tol laut tidak perlu container tetapi curah karena kebutuhannya tidak banyak. Sehingga tingkat okupansi kapal yang disediakan oleh pemerinah rendah. Dan untuk meningkatkan tingkat tererisian tersebut, akhirnya Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan baru Permendag nomor 50/2020 tentang jenis barang yang bisa dimuat oleh kapal Tol Laut menjadi sangat banyak.

Sehingga pengusaha pelayaran swasta akhirnya harus bersaing dengan kapal tol laut yang mendapat subsidi pemerintah, bahkan untuk barang non-sembako.

"Dalam aturan itu semua jenis barang diatur, jumlah item diperbanyak sehingga pelayaran swasta atau kapal perintis semakin tidak bisa bergerak," ungkap Stevens.

Menurutnya, kalau mematikan meraka, bila dilakukan dengan fair itu masih bisa diterima.

"Tetapi kalau dengan subsidi ya pasti kami akan mati," tambah Suwito Haryanto, salah satu pemilik pengusaha pelayaran dengan kapal milik sendiri.

Baik Stevens maupun Suwito sepakat meminta pemerintah meninjau kembali konsep tersebut dan mengubahnya dengan melibatkan swasta.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved