Breaking News:

Berita Malang Raya

Tanggapan Rektor Unidha Kota Malang Soal Mahasiswanya yang Minta SPP Kuliah Dipotong 50 Persen

Rektor Unidha Kota Malang menyatakan kampus hanya bisa memberikan potongan SPP maksimal 30 persen, dengan syarat SKTM dan rekening listrik

SURYA.CO.ID/Sylvianita Widyawati
Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Kota Malang, Prof Dr Suko Wiyono. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Kota Malang, Prof Dr Suko Wiyono menyatakan memang kampus hanya bisa memberikan potongan SPP maksimal 30 persen.

Menurutnya, jika sampai 50 persen, maka akan memberatkan operasional kampus karena harus membayar pegawai-pegawai.

"Maka atas tuntutan mahasiswa itu, kami buat kebijakan khusus sebagai dampak pandemi Covid-19," jelas Prof Suko kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2020).
Dikatakannya, sebelum ada tuntutan mahasiswa, juga banyak yang minta mundur pembayaran SPP sampai ada rezeki.

Untuk persyaratan pemotongan SPP disebutnya persyaratan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan rekening listrik. SKTM dipilih sebagai pengukur.

"Kalau tidak pakai SKTM, dari mana kami tahu jika tidak mampu?" jawab dia.

Dipahami jika banyak orang tua terdampak pandemi Covid-19, sehingga diberikan skema pemotongan SPP itu.

Tak hanya mahasiswanya, BEM Malang Raya juga hendak bertemu dengan Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) pada 8 Juli nanti di Unidha terkait dampak pandemi Covid-19.

Mahasiswa, tambah Prof Suko, minta dispensasi waktu saat pembayaran SPP tak hanya saat pandemi ini, tapi tiap semester juga ada.

Ia melanjutkan, Unidha juga sudah mengajukan bantuan ke Pemkot Malang bersama Aptisi Malang. Pihaknya mengajukan 1000 mahasiswa.

"Bentuk hibahnya apa, belum tahu. Karena masih belum turun sampai sekarang," jelas Prof Suko.

Mungkin ini karena proses verifikasinya panjang karena memakai anggaran negara.

Sedang yang lewat LL Dikti wilayah 7 Jatim juga telah disampaikan. Yaitu untuk 1000 mahasiswa karena ada bantuan biaya kuliah dari Kemendikbud untuk PTS sebagai dampak pandemi buat mahasiswa. Prosesnya juga sejauh ini belum ada realisasi.

Namun jika data pemkot dan LL Dikti turun ada nama yang sama penerimanya, maka harus salah satu. Sebab anggaran negara tidak boleh ada double account.

Dampak Pandemi Covid-19, Mahasiswa Unidha Kota Malang Demo Tuntut Potongan SPP Sebesar 50 Persen

Masih belum turunnya bantuan Kemendikbud untuk biaya kuliah diperkirakan karena tahapannya banyak.

"Dari LL Dikti ke Kemendikbud baru ke Kemenkeu," jelas Prof Suko.

Untuk bantuan ke Pemkot Malang, dari ajuan 1000 mahasiswa itu, ada juga mahasiswa yang belum melengkapi persyaratan.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved