Breaking News:

Berita Jawa Timur

KPU Jatim Rekrut 48.806 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk 19 Daerah Penyelenggara Pilkada

KPU Jatim mulai melakukan rekrutmen 48.806 petugas pemutakhiran data pemilih untuk 19 daerah penyelenggara Pilkada di Jatim.

surabaya.tribunnews.com/samsul hadi
Pegawai menempel pengumuman nama-nama calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di kantor Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mulai merekrut Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk 19 daerah penyelenggara pilkada. Di Jawa Timur, jumlahnya cukup besar yakni mencapai 48.806 petugas. 

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 5 tahun 2020, tahapan pembentukan PPDP dimulai 24 Juni hingga 14 Juli.

"Jadwal tersebut sudah termasuk bimbingan teknis untuk para calon PPDP," kata Komisioner KPU Jatim, Rochani kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (2/7/2020). 

Menurut Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Jatim ini, jumlah PPDP disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Satu TPS, satu petugas PPDP," kata Rochani. 

Pada proses seleksi tahun ini, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta namun berbeda dengan tahun sebelumnya. Di antaranya, penyesuaian dengan pelaksanaan tahapan pilkada di masa pandemi. 

Misalnya, pembatasan usia (20-50 tahun) serta harus bersedia memenuhi protokol kesehatan selama bertugas. "Ini yang membedakan dengan aturan pilkada tahun sebelumnya," kata Rochani. 

Satu di antara pelaksanaan prosedur protokol kesehatan adalah kesediaan untuk mengikuti rapid test Covid-19. "Kami harus memastikan para petugas sehat mulai sebelum bertugas," katanya. 

Nantinya, para petugas akan bekerja sekitar satu bulan (15 Juli hingga 13 Agustus). Di antara tugasnya adalah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih di masing-masing wilayah kerjanya.

Apabila ada masyarakat yang secara faktual dan administrasi telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum masuk data pemilih, maka akan segera didata. Begitu pun sebaliknya, apabila ada masyarakat masuk dalam data pemilih, namun sudah meninggal atau pindah domisili maka akan dihapus. 

Karena akan terjun langsung ke masyarakat, maka para petugas akan di lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD). "Prinsipnya, kami tetap memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sehingga baik petugas maupun masyarakat tetap terjaga," katanya.

Pemuktahiran Data Pemilih menjadi salah satu tahapan pilkada yang tertunda akibat adanya Covid-19. Seharusnya, pemuktahiran dilakukan pada April lalu.

Banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Blitar yang Mundur Karena Takut Rapid Test

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved