Berita Kediri

Untuk Keempat Kalinya, Pemkab Kediri Raih Opini WTP Dari BPK RI

Untuk keempat kalinya, Pemkab Kediri meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

surabaya.tribunnews.com/didik mashudi
Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno seusai mengikuti virtual conference di Ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, Senin (30/6/2020). 

Pemerintah Kabupaten Kediri kembai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Predikat WTP diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

Melalui virtual conference di Ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, capaian tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agung Setyono, Senin (30/6/2020).

Kabupaten Kediri mampu meraih opini WTP sejak LKPD tahun anggaran 2016 hingga tahun 2019 atau empat kali.

Melalui virtual conference, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur mengapresiasi kepala daerah serta semua jajaran di bawahnya yang benar-benar serius dan konsekuen dalam hal menyusun laporan keuangan berbasis akrual secara tepat waktu.

Joko Agung Setyono menyampaikan, tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Akan tetapi opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari penyimpangan (Fraud). Di samping itu, LKPD Audited diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Bupati Kediri, dr Hj Haryanti Sutrisno menyampaikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selalu disambut pemerintah dengan tangan terbuka.

Seluruh SKPD pun diinstruksikan untuk terbuka, aktif dan kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan.

"Harapan kami pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat menjangkau seluruh program dan kegiatan pada pemerintah daerah. Disamping itu diperoleh rekomendasi yang konstruktif yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti rekomendasi temuan dari BPK dengan persentase capaian 94 persen. "Mudah-mudahan tindaklanjut ini bisa berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang semakin sempurna," tambahnya.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penilaian itu didasarkan pada 4 hal, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian interen.

Sementara Plt Inspektur Kabupaten Kediri, Nono Soekardi yang mendampingi Bupati menyampaikan perolehan WTP 4 tahun berturut-turut merupakan bentuk kerja sama yang efektif dan efisien.

Selain itu menunjukkan penuangan kegiatan di dalam laporan keuangan betul-betul sudah transparan. Karena untuk memperoleh opini WTP ada 4 syarat, seluruh syarat sudah dipenuhi oleh laporan keuangan kita.

'Kedepan kami tetap berusaha mempertahankannya dengan memperhatikan rekomendasi dari laporan keuangan teman-teman SKPD di tahun 2020 ini,” harapnya. 

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved