Berita Jember

BPK Nyatakan 'Disclaimer' Atas Laporan Keuangan Pemkab Jember Tahun 2019

BPK RI membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' (disclaimer of opinion) terhadap laporan hasil keuangan Pemkab Jember tahun 2019

surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi 

SURYA.co.id | JEMBER - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' (disclaimer of opinion) terhadap laporan hasil keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun 2019.

Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, Selasa (30/6/2020).

Penyerahan LHP keuangan tersebut diserahkan melalui pertemuan virtual. Dari resume hasil pemeriksaan itu, BPK menyatakan BPK membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' atas laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019.

Di resume itu juga tertulis BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Pokok-pokok temuan itu antara lain penganggaran dan realisasi belanja pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,7 miliar, tidak tepat. Juga ada kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,2 miliar. Serta kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan Belanja Modal pada lima OPD sebesar Rp 4,5 miliar.

Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi membenarkan telah keluarnya LHP keuangan Pemkab Jember dari BPK RI.

"Hari ini diserahkan secara virtual kepada kami DPRD Jember melalui Ketua DPRD Jember. BPK ternyata memberikan opini 'tidak menyatakan pendapat' atau disclaimer. Tentunya ini sangat mengejutkan saya. Karena baru sekarang ini, dan kali ini Kabupaten Jember mendapatkan disclaimer ini," tegas Itqon kepada Surya, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, pada LHP keuangan Kabupaten Jember tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Saya kira WDP tahun 2018 itu menjadi peletup semangat untuk meningkatkan kinerja bagi Pemkab Jember, untuk memperbaiki kinerja tata kelola keuangan. Tetapi ternyata sungguh di luar dugaan saya saat mengetahui paparan tadi," imbuhnya.

Ketika penyerahan secara virtual tersebut, belum ada penjelasan detil kepada DPRD Jember kenapa BPK tidak memberikan pendapatnya. Itqon hanya mendapatkan penjelasan singkat dari kepala BPK perwakilan Jawa Timur, jika auditor tidak mendapatkan bukti cukup dalam pemeriksaan. Bukti cukup tersebut berdasarkan pemeriksaan standar keuangan negara.

"Menurut auditor dalam beberapa hal, seperti penyajian bukti kurang komprehensif," imbuh Itqon.

Itqon menambahkan, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Jember itu linier atau sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Jember.

"Jadi LHP ini linier atau sinkron dengan pengawasan DPRD Jember. Setiap proses hearing (rapat dengar pendapat) yang mengundang OPD, banyak kepala OPD yang tidak datang memenuhi undangan RDP dewan. Sementara itu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dewan," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano mengakui jika Pemkab Jember mendapatkan disclaimer dari BPK. "Kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesegera mungkin," ujar Mirfano melalui pesan singkat kepada wartawan.

Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion) merupakan tingkatan paling akhir dalam jenis opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan negara. Opini BPK berupa, pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, serta terakhir Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved