Awas, Pemkot Surabaya Pelototi Ribuan Kamera CCTV untuk Monitor Warga Tak Patuhi Protokol Kesehatan

SURYA.co.id | SURABAYA - Ribuan CCTV diberbagai sudut kota pahlawan bakal dimanfaatkan untuk memantau para pelanggar protokol kesehatan di Surabaya. Ini menyusul jumlah kasus Covid-19 atau Corona di Jatim sudah salip DKI Jakarta, tertinggi di Surabaya.

Cara yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya guna menekan tingginya kasus Corona, yakni memanfaatkan ribuan CCTV guna menunjang pengawasan personil Satpol PP.

"Kalau ada yang tidak memakai masker, CCTV kami nanti bisa mengirimkan notifikasi ke data base kita, kemudian kita kirim ke Satpol PP agar ditindaklanjuti," kata Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Muhammad Fikser.

Pemkot Surabaya memang memiliki ribuan CCTV di berbagai lokasi. Terutama di tempat umum, seperti taman, ruang publik, dan sejumlah ruas jalan.

CCTV yang dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya dan Dinas Perhubungan ini akan dimaksimalkan fungsinya untuk memantau para pelanggar ini.

Fikser yang juga Kepala Diskominfo ini mengungkapkan, ketika ada pelanggar yang masuk ke kamera pengawas ini, datanya kemudian bakal dikirimkan oleh CC 112 untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Pelanggar yang termonitor ini diantaranya yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan sebagainya.

"Command Center 112 akan memonitor CCTV ini," ujar Fikser.

Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto, mengatakan monitoring memang terus dilakukan pihaknya dengan menyisir berbagai lokasi. Nantinya, dengan bantuan pantauan kamera CCTV bakal sangat mendukung kinerja pengawasan.

"Penertiban yang akan kami lakukan akan lebih massif dan efektif," ujarnya.

Sementara tindakannya, Pemkot sudah menyiapkan beberapa sanksi, salah satunya dengan penyitaan KTP. Namun, bila pelanggar tidak membawa KTP, sanksi sosial juga bakal diberikan.

Seperti joget di pinggir jalan, menyapu jalan, menyanyi atau bahkan nanti akan dikirim ke Liponsos guna merawat ODGJ disana.

"Hingga saat ini kami sudah menyita sekitar 50 KTP dan pemberian sanksi sosial juga sudah banyak," ujar Eddy.