Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Bertemu Ulama se-Madura, Menkopolhukam Mahfud MD Tegaskan RUU HIP Belum Dibahas Presiden

Menkopolhukam, Mahfud MD menjelaskan pada kiai dan juga ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU HIP yang saat ini menjadi polemik

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Menkopolhukam, Mahfud MD menjelaskan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura, di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN - Menkopolhukam, Mahfud MD menjelaskan pada kiai dan juga ulama di Madura tentang penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.

Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020), Mahfud MD berharap hal ini tidak menjadi polemik lagi.

Namun, ia juga menjelaskan meski sudah ditunda pembahasannya namun pemerintah tidak bisa mencabut karena yang mengusulkan adalah DPR RI.

"Dari berkembangnya masalah RUU HIP ini yang saya tangkap adanya penolakan dan sikap secara kolektif adalah yang pertama dari ulama dan habaib adalah dari Madura. Yang kemudian berkembang penolakan di Jember Bangil dan seterusnya," kata Mahfud MD.

Menurutnya, penolakan secara politik dan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja dibolehkan dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menilai situasi terhadap satu hal atau masalah.

Dijelaskan Mahfud MD, bahwa RUU HIP tersebut adalah RUU yang diprakarsai atau diusulkan oleh DPR RI. Dan ia sendiri baru membacanya saat sudah RUU tersebut sudah diserahkan ke pemerintah.

"Ketika saya baru membaca RUU itu dan ternyata benar, bahwa yang dipermasalahkan dan dipersoalkan dalam RUU itu agak sensitif. Tapi intinya yaitu bahwa RUU tersebut datangnya dari DPR," tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan, bahwa ada beberapa hal substansial yang menjadi penolakan dari ulama dan juga ormas. Hal hal tersebut menjadi materi yang ingin agar diperbaiki dari RUU HIP.

Yang ditolak adalah perkara konsideran, bahwa RUU itu tidak menyebut ketetapan MPR yang melarang berkembangnya komunisme.

Kemudian yang kedua dalam RUU tersebut disebutkan, bahwa Pancasila terdiri Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sudah benar. Tapi di ayat dua, disebut boleh Trisila dan bahkan ada Ekasila.

Para ulama dan ormas yang menolak menganggap bahwa hal ini berpotensi menjadi pintu awal hilangnya hirarki Pancasila yang berpinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

"RUU tersebut sudah dinyatakan untuk ditunda dan dikembalikan ke DPR. Presiden akan fokus ke perang melawan Covid-19 dan belum fokus memikirkan untuk membahas RUU HIP. Maka RUU ini dikembalikan ke DPR supaya dimasukkan ke diskusi-diskusi dengan ormas dan masyarakat," tegas Mahfud MD.

Presiden tidak bisa mencabut, karena bukan pemerintah yang mengusulkan. Dan sesuai aturan negara demokrasi pencabutan ini tidak bisa dilakukan.

Sebelumya dalam forum ini, Kiai Rofi'i Baidowi mewakili ulama dan kiai se Madura menyampaikan sikap dan permintaan pada Menkopolhukam agar RUU HIP ini dibatalkan.

"Terkait RUU HIP, kami ulama Madura memohon agar RUU ini dibatalkan. Karena ini bola liar yang akan menerjang kehidupan di Indonesia dan akan menimbulkan kekacauan yang lebih basar jika dilanjutkan," Kata Kiai Rofi'i Baidowi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved