Breaking News:

Pengusaha Ekspor Impor Jatim Tanyakan Aturan Sertifikat Kesehatan kepada Balai Karantina Pertanian

Gabungan Pengusaha Ekspor dan Impor (GPEI) Jatim bersama asosiasi terkait menggelar audensi dengan Balai Besar (BB) Karantina Pertanian Surabaya.

foto: GPEI
Ketua GPEI Jatim, Isdarmawan Asrikan (kanan) bersama Kepala BB Karantina Pertanian Surabaya saat audensi tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 21/2019 dan Kepmentan No. 136/2020 yang berlaku sejak 17 Februari 2020.   

SURYA.co.id | SURABAYA - Gabungan Pengusaha Ekspor dan Impor (GPEI) Jawa Timur bersama asosiasi terkait lainnya, menggelar audensi dengan Balai Besar (BB) Karantina Pertanian Surabaya.

Audensi itu untuk menanyakan terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Kepmentan No. 136/2020 yang diberlakukan per 17 Februari 2020.

"Para pelaku ekspor dan impor  umumnya belum memahami peraturan UU No. 21/2019, sehingga banyak yang resah kuatir terbebani aturan yang termuat dalam pasal-pasal UU tersebut, maka diharapkan Balai Besar Karantina Pertanian memberikan pencerahan,” kata Isdarmawan Asrikan, Ketua GPEI Jatim, Kamis (25/6/2020).

Audiensi dengan Kepala BB Karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi, dan jajarannya membahas peraturan baru bagi kegiatan ekspor dan impor komoditas pertanian tersebut diikuti asosiasi-asosiasi kepelabuhanan.

Di antarnya,  Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Organda Khusus Tanjung Perak, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI).

Isdarmawan mengatakan, kontribusi komoditas pertanian terhadap ekspor di Jatim mencapai 30 persen.

Sedangkan secara nasional, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menargetkan ekspor komoditas pertanian naik 300 persen hingga 2024.

"Maka pemerintah perlu men-support eksportir dengan kemudahan regulasi," ujar Isdarmawan.

Sementara perekonomian global kini masih lesu akibat pandemi Covid-19. Sehingga kegiatan ekspor dan impor belum berlangsung normal seperti kondisi sebelum merebaknya virus corona.

"Karena itu, kami yang tergabung beberapa asosiasi yang beraudiensi dengan pihak BB Karantina Pertanian Surabaya meminta penundaan pelaksanaan UU No. 21/2019 dan Kepmentan No. 136/2020. UU No. 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah diterbitkan pada 18 Oktober 2019 itu," ungkap Isdarmawan.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved