Breaking News:

Berita Tuban

Kuasa Hukum Sekdes Cepokorejo Kec. Palang Tuban: Dana BPNT Dikembalikan karena Ada Komplain Warga

Kuasa hukum Sekretaris Desa Cepokorejo, Kec. Palang, Susilo Hadi Utomo, yaitu Nur Azis mengungkap pengembalian dana bantuan pangan nontunai (BPNT).

surya.co.id/m sudarsono
Dua warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, protes terkait BPNT (foto kiri) dan Kuasa Hukum Sekretaris Desa Cepokorejo, Susilo Hadi Utomo. 

SURYA.co.id | TUBAN - Kuasa hukum Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Susilo Hadi Utomo, yaitu Nur Azis mengungkap pengembalian dana bantuan pangan nontunai (BPNT) yang diduga bermasalah sejak 2018.

Menurutnya, pengembalian dana itu dilakukan karena adanya komplain dari warga.

"Dikembalikan karena selama ini ada komplain atau keluhan dari warga," kata Nur Azis menjawab pertanyaan wartawan terkait pengembalian dana BPNTdi Mapolres, Kamis (25/6/2020).

Dia sendiri ke Mapolres bersama kliennya juga mengadukan pelapor, dalam hal ini Sri Tutik selaku penerima BPNT.

Sebab, Sekdes sudah mengembalikan dana dugaan penyimpangan bantuan BPNT itu.

Namun, dari keterangan pelapor di beberapa media belum menerima uang ganti akumulasi sejak 2018 tersebut.

Pertama, dana dikembalikan sejumlah Rp 109.040.000, kemudian kedua senilai Rp 30.360.000.

"Kita laporkan Sri Tutik juga, di antaranya tindak pidana berita bohong, dugaan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Kliennya sudah ada itikad baik mengembalikan dugaan penyelewengan dana tersebut," ungkapnya.

Direktur LBH Peka Tuban, Nang Engki Anom Suseno, selaku kuasa hukum Sri Tutik menyatakan, apa pantas melaporkan hal yang sudah jelas terjadi di lapangan adanya penyelewengan anggaran, yang seharusnya bantuan diberikan 2018 namun baru diberikan Juni 2020.

Hasil pendampingan lapangan yang didapatnya, ada 46 warga yang mendapat perlakuan sama seperti kliennya.

Mengenai Sekdes yang berdalih telah mengembalikan uang, dia menjelaskan undang-undang tipikor mengatakan perbuatan korupsi tidak bisa menggugurkan pidana.

"Saya berharap penegak hukum juga jeli menanggapi laporan ini, memprosesnya nanti seperti apa demi tegaknya keadilan," pinta Engki.

Dugaan penyelewengan BPNT terkuak setelah warga melaporkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) Kabupaten Tuban untuk mendapatkan kejelasan terkait alur penerimaan.

Sebab, warga tiba-tiba mendapat bantuan belasan zak beras pada Juni 2020, sedangkan kartu BPNT diterima 17 Mei 2020.

"Setelah dapat kartu saya tanyakan bagaimana bantuannya, karena kartu tertera tahun 2018. Ternyata langsung dikasih banyak, ya saya tidak terima, apalagi kartu BPNT saya terima dalam kondisi tidak tersegel jadi sudah dibuka," ucap Sri Tutik saat mendatangi kantor Dinsos, Rabu (17/6/2020).

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved