Breaking News:

Berita Sidoarjo

Sejak Masa Transisi New Normal di Sidoarjo, Pelayanan di Kantor-kantor Pemerintahan Belum Maksimal

Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sidoarjo sudah dialihkan ke online. Karena tempat itu sekarang dipakai untuk tempat isolasi pasien Covid-19

SURYA.CO.ID/M Taufik
Ilustrasi - Stan di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo. 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pelayanan di kantor-kantor pemerintahan di Sidoarjo sudah kembali berjalan, sejak masa transisi new normal, sekitar dua minggu belakangan.

Namun, layanan di sejumlah kantor pemerintahan itu belum bisa maksimal. Termasuk layanan di kantor-kantor kecamatan, dispenduk dan sejumlah kantor lain.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Achmad Zaini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya layanan di kantor pemerintah.

"Salah satunya, masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa masa transisi ini seperti PSBB. Paling terasa di kantor-kantor kecamatan," kata Zaini.

Diakuinya, ketidakpahaman masyarakat itu juga karena kurangnya sosialisasi. Sehingga, kendati layanan di kantor-kantor kecamatan sudah buka tapi masih belum banyak masyarakat yang memanfaatkan.

"Kalau layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) jelas semua sudah dialihkan ke online. Karena tempat itu sekarang dipakai untuk tempat isolasi pasien Covid-19," lanjutnya.

Dari sekian banyak layanan di kantor pemerintahan, yang paling banyak dibutuhkan masyarakat adalah layanan kependudukan. Seperti mengurus KK, KTP, domisili, mutasi, dan sebagainya.

Namun layanan di Dispendukcapil itu, menurut Zaini, sebagian juga sudah bisa secara online. Bisa dicetak di rumah dan sebagainya.

"Seperti keterangan domisili dan sebagainya itu, bisa lewat online. Dicetak di rumah. Karena layanan ini kan butuh cepat. Misalnya untuk keperluan daftar sekolah dan sebagainya," lanjut dia.

Dalam kesempatan ini, Zaini juga mengungkapkan beberapa dampak serius yang dirasakan Pemkab Sidoarjo akibat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penurunan PAD (pendapatan asli daerah) yang diprediksi mencapai Rp 545 miliar.

Selain karena kegatan ekonomi yang jauh menurun, beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi penyebab. seperti keringanan retribusi pasar, retribusi rusun dan sebagainya.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved