Insentif Kartu Pra Kerja Belum Cair karena Masih Evaluasi, Ini Fakta Baru & Update Gelombang 4

Sejumlah peserta kartu Pra Kerja mengeluhkan insentif mereka belum juga cair padahal telah melewati jadwal yang tertera.

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Adrianus Adhi
www.prakerja.go.id
Ilustrasi pendaftaran kartu Pra Kerja di laman www.prakerja.go.id 

Ivon pun mengaku telah menghubungi pihak layanan konsumen atau customer service kartu Pra Kerja beberapa kali.

"Tapi tanggapan mereka proses pencairan insentif sedang mengalami antrean tinggi," ujar dia.

Admin @prakerja.go.id juga sempat menjawab salah satu pertanyaan dari warganet melalui kolom komentar salah unggahan di Instagram.

"Mohon maaf, saat ini proses pencairan insentif masih ditunda hingga evaluasi selesai dilakukan. Mohon dapat ditunggu info selanjutnya ya," tulis mereka.

2. Evaluasi KPK Temukan Sejumlah Masalah

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.

Kemitraan dengan platform digital menjadi salah satu dari empat aspek yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai permasalahan Program kartu Pra Kerja.

"KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Menanti Kejelasan Insentif Kartu Prakerja yang Tak Kunjung Cair...",

Menurut temuan KPK, kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Selain itu, KPK juga menemukan adanya konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Delapan mitra platform kartu Pra Kerja yakni Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan, Pintarmahir.

3. Kartu Pra Kerja tak bisa digantikan BLT

Sementara itu, baru-baru ini kursus program kartu Pra Kerja dinilai kurang efektif, sebab masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibanding pelatihan daring.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menegaskan pemerintah tak bisa serta merta mengganti program pelatihan di Kartu Pra kerja dan mengalihkannya menjadi bantuan tunai.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved