Breaking News:

Webinar

Pelaku UMKM Krupuk Mengaku Gagal Ekspor karena Kewajiban Sertifikasi Kesehatan

Pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) kerupuk asal Sidoarjo mengeluhkan regulasi penyertaan sertifikasi kesehatan yang dianggap memberatkan.

foto: kadin jatim untuk surya.co.id
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto sedang mengikuti webinar di Kadin Jatim, Kamis (18/6/2020). 

Dan dari laporan itu, negara tujuan juga tidak menyaratkan. Dengan kondisi Covid seperti ini , pihaknya meminta aturan tersebut diberikan diskresi.

Menurutnya, pemerintah harus membuat pengecualian karena kondisi saat ini tidak normal. Kinerja perdagangan utamanya ekspor mengalami penurunan cukup tajam akibat pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

"Terutama untuk UMKM dengan kelas home industry. Mereka sudah berupaya mencari pasar ekspor, tapi ketika pelaksanaan, tinggal pengiriman harus terhambat," ungkap Adik.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Promosi Dalam Negeri Kadin Jatim, Muhammad Ardi, menambahkan penurunan ekspor Jatim di masa pandemik memang cukup besar.

"Di kuartal I/2020, ekspor turun sebesar 16,6 persen dibanding periode yang sama di tahun 2019, dari 5,61 miliar dolar AS menjadi 4,81 miliar dolar AS," ungkap Ardi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdaganagn Luar Negeri kementerian Perdagangan Republik Indonesia, I Gusti Ketut Astawa mengatakan pihaknya akan membawa persoalan ini pada rapat besar di Kementerian Koordinator Ekonomi.

"Ini menjadi masukan pada kami, tetapi prinsipnya Permendag dibentuk oleh Kemendag dengan Kemenkes," kata I Gusti Ketut.

Hal itu sebenarnya sama dengan aturan UMKM yang harus mendapatkan ijin BPOM dan sertifikat halal. Untuk solusinya, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota untuk mendorong bagaimana UMKM bisa mendapatkannya.

"Tetapi intinya, ini akan saya bawa ke rapat lebih besar di Kemenko,” lanjut I Gusti Ketut.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi menyatakan akan mengawal keluhan pengusaha di saat Pandemi.

Ia menegaskan bahwa sejauh ini, DPRD telah melakukan fungsi mereka dalam melakukan budgeting, legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19.

"Akan kami kawal karena tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan bantuan agar ekonomi kembali berjalan," ungkap Daniel Rohi.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved