Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Penuhi Sejumlah Kriteria, BPK RI Beri Penghargaan WTP untuk Pemprov Jatim

Opini WTP ini menjadi kali kesembilan bagi Pemprov Jatim dan menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan akuntabilitas keuangan.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono menyerahkan Opini WTP pada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Pimpinan DPRD Jatim saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Kamis (18/6/2020). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.

Opini WTP ini menjadi kali kesembilan bagi Pemprov Jatim dan menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan akuntabilitas keuangan.

LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Pimpinan DPRD Jatim saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Kamis (18/6/2020).

“Alhamdulillah, dengan apa yang kita capai hari ini, kami tak henti meminta seluruh pihak untuk tidak menjadikan opini WTP sebagai prestasi administratif yang normatif semata, akan tetapi lebih dari itu harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola Pemprov Jatim,” tegas Khofifah.

Mantan Menteri Sosial ini menyebutkan, opini WTP diberikan karena Pemprov Jatim memenuhi sejumlah kriteria. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengungkapan yang cukup.

Beberapa hal yang menjadi prestasi pemenuhan kriteria opini WTP Pemprov Jatim adalah komitmen aparatur, meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset, meningkatkan sarana dan prasarana sampai dengan menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK RI.

Ke depan, Khofifah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan. Salah satunya adalah penguatan payung regulasi yang lebih teknis, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, dana BOS sudah langsung ditransfer ke rekening kabupaten/kota.

"Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan yang konstruktif, termasuk kaitannya dengan penguatan regulasi. Contohnya kewajiban daerah yang sudah menerima transfer dana bos harus melaporkan kepada Pemprov Jatim," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved