Kenapa Data Virus Corona di Surabaya Selisih 50 Persen Lebih Antara Pemprov dan Pemkot? Ini Faktanya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Data konfirmasi positif virus corona di Surabaya ternyata berbeda antara tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota dan Jatim. 

Selisih data virus corona di Surabaya antara pemprov dan Pemkot itu tak jarang berbeda hingga lima puluh persen.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan temuan perbedaan data itu lantaran pihaknya melakukan kroscek di lapangan begitu dapat data update dari Gugus Tugas di Jatim.

"Pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek dan lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya," kata Feny, sapaan akrab Febria Rachmanita.

Dia mempertanyakan data confirm Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu menyebut, misalnya pada 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya. Setelah dicek, di lapangan hanya 80 orang.

Lalu, pada 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100.

Kemudian, pada 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Hasil itu didapat setelah Puskesmas melakukan kroscek di lapangan. Dari hasil itu, didapati hasil yang tidak sinkron antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Ini menjadi pola yang dilakukan, dimana setelah menerima laporan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, pihaknya memang langsung melakukan pengecekan lewat Puskesmas masing-masing.

Feny mengatakan, tidak sinkronnya data antara Pemkot dan Pemprov ini juga disebabkan, karena ada nama maupun alamat yang ganda.

Bahkan, ada pula data yang setelah di-tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.

Dia berharap hal-hal semacam ini dapat menjadi perhatian. Sebelum disampaikan kepada publik terkait update kasus, dia meminta validitas data dipastikan terlebih dahulu. Sehingga, publik juga tidak kebingungan.

"Kita tidak mengakui data itu sebelum Puskesmas ok. Kita cek verifikasi ke lapangan,” ungkapnya.

"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing, harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," sambung Feny.