Breaking News:

Berita Tuban

Pemkab Tuban Raih Opini WTP Keenam Kalinya, Bupati Fathul Huda: Ini harus Dipertahankan

Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), keenam kalinya.

surya.co.id/m sudarsono
Bupati Tuban H Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban H M Miyadi menerima opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Senin (15/06/2020). 

SURYA.co.id | TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), keenam kalinya.

Opini ini diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019.

Opini diterima langsung oleh Bupati Tuban, H Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M Miyadi dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (15/06/20).

Bupati Tuban mengatakan, dengan Opini WTP dari BPK ini, berarti sistem administrasi dan akuntansi pemerintahan yang dipimpinnya berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan dengan baik pula.

Fathul Huda juga berterima kasih kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkab Tuban, serta masyarakat atas dukungan yang selalu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dia berharap capaian ini ke depan dapat terus dipertahankan, namun yang lebih penting dari itu adalah bukan hanya predikat tetapi harus dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. 

"WTP adalah bukti keseriusan Pemkab Tuban dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera. Ini harus dipertahankan dan saya bersyukur kembali menerima opini WTP keenam," ucap Bupati berlatar belakang kiai.

Hadir pada kesempatan ini Kepala Inspektorat Kabupaten Tuban dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban.

Bersamaan dengan Kabupaten Tuban juga diserahkan LHP untuk Kota Mojokerto.

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo menyatakan, raihan Opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik.

Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Adapun pemeriksaan berkala laporan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standart akuntansi Pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Tuban, Rini Indrawati menambahkan bahwa pada dasarnya raihan Opini WTP ini adalah hasil kerjasama kolektif dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini sehingga dapat disusun LHP tepat waktu dan menghasilkan Opini WTP seperti harapan kita bersama," tutup Rini.

Acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan secara singkat dengan memperhatikan protokol kesehatan, antara lain, pengecekan suhu tubuh sebelum masuk Kantor BPK Jawa Timur, pemakaian masker, pengaturan tempat duduk dan menjaga jarak (physical distancing), serta peniadaan kontak fisik langsung.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved