Breaking News:

KPU Belum Juga Sampaikan Lanjutan Tahapan Pilkada, Begini Sikap Bawaslu Jatim

Bawaslu Jatim menyayangkan belum adanya jadwal resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

SURYA.co.id/Aqwamit Torik
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Khunaifi 

SURYA.co.id, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim menyayangkan belum adanya jadwal resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang jadwal pelaksanaan pilkada. Padahal, lanjutan tahapan seharusnya dimulai pekan depan, 15 Juni 2020.

"Tentu ada dampaknya kepada kami. Sebab, Bawaslu juga harus memperhatikan teknis pelaksanaan tahapan yang dilakukan KPU," kata Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (10/6/2020).

Sehingga, sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan persiapan internal. "Prinsipnya jajaran Bawaslu fokus pada persiapan pelaksanaan pengawasan," katanya.

Terlebih, Bawaslu harus kerja cepat di tahapan verifikasi faktual untuk dukungan calon perorangan. "Khususnya untuk 6 dari 19 Kab/Kota yang terdapat bakal pasangan calon perseorangan," kata Aang.

Di luar itu, pihaknya menunggu instruksi Bawaslu RI termasuk mengaktifkan kembali sejumlah badan adhoc Pengawas pemilu. "Kami masih menunggu arahan dari Bawaslu RI," katanya.

Bukan hanya di tingkat provinsi, Ketua Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) RI, Abhan pun menyayangkan belum adanya aturan baku terkait jadwal. Abhan pun menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlambat dalam menerbitkan aturan soal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) lanjutan.

Sebab, memasuki bulan Juni, KPU belum juga menerbitkan peraturan KPU (PKPU) soal pilkada dalam kondisi bencana non-alam maupun PKPU tentang tahapan, program dan jadwal pilkada.

"Ini regulasi yang terlambat saya kira," kata Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2020).

Padahal, rapat kerja KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah, dan DPR pada Rabu (3/6/2020) lalu, telah bersepakat tahapan pilkada akan dimulai 15 Juni mendatang.

Namun, kurang dari satu minggu, aturan soal penyelenggaraan pilkada belum juga diselesaikan. "Tinggal 6 hari lagi KPU harus melanjutkan tahapan ini, sementara PKPU belum diundangkan," ucap Abhan.

Padahal, setelah PKPU diundangkan, KPU masih berkewajiban melakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan untuk jajaran penyelenggara, tetapi juga peserta pilkada, partai politik dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, Abhan menilai bahwa KPU terlambat dalam hal regulasi pilkada. "Sudah kelihatan saat ini memang terlambat soal regulasi," kata Abhan. 

KPU Ancang-Ancang Aktifkan Lagi Ad Hoc di Kecamatan dan Desa

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved